Sebanyak 86 persen pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pernyataan ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang menyoroti kondisi keuangan daerah di tanah air.
Ketergantungan yang tinggi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemandirian fiskal daerah dan sejauh mana daerah mampu mengelola anggarannya sendiri. Menurut Bima Arya, situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum sepenuhnya mandiri dalam membiayai pembangunan dan operasional mereka.
โSituasi ini memang menjadi perhatian kita bersama,โ ujar Bima Arya dalam sebuah kesempatan, tanpa merinci lebih lanjut daerah mana saja yang dimaksud. Angka 86% yang disampaikannya mengindikasikan sebuah pola yang telah berlangsung cukup lama, di mana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi tulang punggung anggaran di banyak provinsi dan kabupaten/kota.
Ketergantungan ini berpotensi menghambat inovasi daerah dan kemampuan responsif terhadap kebutuhan lokal yang spesifik. Ketika anggaran sangat ditentukan oleh kucuran dari pusat, prioritas pembangunan daerah bisa jadi selaras atau bahkan terpengaruh oleh agenda nasional, bukan semata-mata aspirasi masyarakat setempat.
Di sisi lain, transfer dana pusat juga merupakan instrumen penting untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Namun, tingginya persentase daerah yang bergantung menunjukkan adanya tantangan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Faktor-faktor seperti basis pajak yang terbatas, efektivitas penagihan, hingga kebijakan ekonomi lokal turut berperan dalam hal ini.
Pernyataan Bima Arya ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih mendalam mengenai strategi penguatan kemandirian fiskal daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD, efisiensi belanja, serta mendorong investasi di tingkat daerah perlu terus digalakkan agar ketergantungan pada dana pusat dapat berkurang secara bertahap di masa mendatang.
