JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi yang mendukung maupun menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas dan meluas ke berbagai kota di Indonesia. Fenomena ini memicu kekhawatiran para akademisi dan pengamat. Mereka menilai pola aksi tandingan yang muncul setelah adanya protes masyarakat sipil dan mahasiswa berpotensi bukan murni ekspresi kehendak publik, melainkan rekayasa untuk membentuk opini publik dan memanipulasi persepsi.
Sejak awal Juni 2026, berbagai elemen masyarakat seperti koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga guru, anak-anak, serta para pegawai dan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turun ke jalan. Aksi-aksi ini menyuarakan tuntutan yang berbeda: sebagian mendesak penghentian program MBG karena dianggap menimbulkan berbagai persoalan dan menggerus anggaran negara, sementara yang lain justru menggelar unjuk rasa untuk mendukung keberlanjutan program yang merupakan janji kampanye Presiden.
Demonstrasi yang mendukung MBG dilaporkan terjadi di berbagai kota seperti Jakarta, Batam, Medan, Jambi, Yogyakarta, Surabaya, Jember, hingga Lampung. Aksi serupa juga kembali digelar di Jakarta, Garut, dan Mataram pada Senin (22/06). Munculnya gelombang aksi tandingan ini menimbulkan pertanyaan kritis di kalangan akademisi.
Amalinda Savirani, Guru Besar Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti pola ini sebagai fenomena yang kerap terjadi di setiap pergantian rezim pemerintahan. "Setiap ada keresahan terhadap satu kebijakan, selalu ada demo tandingan yang isinya narasi yang berkebalikan," ujarnya kepada BBC News Indonesia, Senin (22/06). Menurutnya, aksi kelompok pendukung MBG ini, meskipun dijamin konstitusi, perlu dicermati lebih dalam.
Di Jakarta, aksi dukungan MBG digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki, mengklaim bahwa seluruh peserta aksi hadir atas kemauan sendiri tanpa bayaran. Ia beralasan, mereka merasakan langsung manfaat program MBG. Saat aksi berakhir, beberapa peserta terlihat membawa atribut seperti wajan, susu, dan buah-buahan. Namun, Desi, salah satu peserta yang mengaku dari Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta, menyebutkan ia menerima uang transportasi sebesar Rp100.000.
Agus Sarwono dari MBG Watch menilai praktik pemberian imbalan dalam bentuk barang maupun uang ini sangat berbahaya. Jika benar terkait langsung dengan aksi, demonstrasi dukungan MBG dinilai bukan lagi ekspresi aspirasi warga, melainkan rekayasa untuk membentuk opini publik. "Praktik semacam ini berbahaya karena mengubah ruang demokrasi menjadi alat propaganda," tegas Agus. Ia menambahkan, massa aksi dikorbankan untuk menciptakan kesan bahwa program MBG didukung rakyat, padahal yang dipertaruhkan adalah akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Di Batam dan Jember, aksi dukungan MBG juga melibatkan Aliansi Relawan Pekerja Dapur MBG, pemilik SPPG, serta siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Unjuk rasa ini dilaporkan mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Di Jakarta, perwakilan aksi diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Di kota lain seperti Jember, Batam, Medan, dan Mataram, para peserta aksi ditemui oleh anggota DPRD hingga kepala daerah.
Menanggapi fenomena ini, Kepala Badan Komunikasi, Muhammad Qodari, berpendapat bahwa unjuk rasa mendukung MBG "lahir dari masyarakat". Ia menekankan bahwa MBG merupakan visi misi dan janji kampanye Prabowo Subianto saat menjadi calon presiden tahun 2024. "Wajar jika ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju," kata Qodari, merujuk pada hasil survei Cyrus Network April 2026 yang menunjukkan 65% setuju dan 32% tidak setuju terhadap MBG, serta adanya berbagai asosiasi pendukung program tersebut. Perlu dicatat, Cyrus Network didirikan oleh Hasan Nasbi yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Sebelumnya, berbagai koalisi masyarakat sipil telah lebih dulu menyuarakan tuntutan penghentian program MBG. Salah satunya adalah Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang berunjuk rasa pada Kamis (18/06). Mutiara Ika Pratiwi dari API menjelaskan bahwa keresahan terkait MBG sudah lama dirasakan sejak melihat banyak kejanggalan dalam eksekusi dan pengelolaannya, termasuk kasus keracunan makanan, gizi rendah, hingga potensi korupsi. Pernyataan sikap "Hentikan MBG" bahkan telah dikeluarkan API sejak Oktober 2025.
Mutiara menambahkan, program MBG dinilai "menghancurkan pengetahuan perempuan soal pangan bergizi dan sehat". Ia menyoroti pendekatan yang dinilai "militieristik" dalam pengelolaan program MBG, di mana mayoritas pengelola adalah purnawirawan militer dan kebijakan cenderung tersentralistik serta minim partisipasi. Hal ini membuat kritik terhadap program tersebut sulit disuarakan, sehingga aksi turun ke jalan menjadi upaya untuk menembus kesulitan tersebut.
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) juga melakukan aksi pada Jumat (12/06) dengan salah satu tuntutan penghentian MBG. Mereka sempat terhalang aparat saat hendak beraksi di Bundaran HI, meski Pemprov DKI Jakarta membantah melarang aksi di lokasi tersebut. Sementara itu, pada Rabu (10/06), MBG Watch yang merupakan gabungan berbagai koalisi masyarakat sipil juga menggelar aksi menuntut penghentian MBG.
Di Batam, aksi yang mendukung MBG digelar pada Sabtu dan Minggu (20-21/06). Kelompok pendukung berasal dari Aliansi Relawan Pekerja Dapur MBG, sementara pada hari berikutnya, pawai siswa SD dan SMP se-Kota Batam digelar atas inisiatif Dinas Pendidikan Kota Batam. Ratusan sekolah dikerahkan dalam pawai tersebut, lengkap dengan spanduk dan poster dukungan MBG. Sebagian guru mengaku terpaksa mengikuti pawai karena adanya "perintah" setelah Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan para kepala sekolah. Undangan yang beredar melalui grup WhatsApp menyebutkan pawai tersebut sebagai "pawai damai mendukung MBG" dan juga dikaitkan dengan peringatan Tahun Baru Islam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membenarkan mobilisasi pawai tersebut, didasari banyaknya masukan dari orang tua murid akibat terhentinya MBG karena anggaran yang tidak cair. Ia menegaskan tidak ada instruksi khusus dari pemerintah pusat dan tidak mewajibkan guru untuk datang, hanya menawarkan. "Kami hanya menawarkan bagaimana kalau seandainya mau (ikut pawai mendukung MBG), sekalian memperingati hari tahun baru Hijriah," ujarnya.
Di Garut, Aliansi Masyarakat Garut Bersatu (Magatu) menggelar aksi di halaman Kantor Bupati Garut pada Senin (22/06) pagi, menyatakan dukungan untuk mempertahankan MBG sambil menuntut perbaikan tata kelola dan menu. Di Jember, Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) juga beraksi di depan Gedung DPRD Jember pada Sabtu (20/06), didukung oleh ratusan pekerja SPPG.
Amalinda Savirani kembali menegaskan bahwa pola aksi tandingan yang disponsori negara, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dengan Pam Swakarsa, merupakan praktik lama yang bertujuan membendung aspirasi publik. "Aksi tandingan bukanlah partisipasi yang genuine dari warga, melainkan mobilisasi," katanya. Ia menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah MBG, melainkan sibuk memoles citra.
Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia menambahkan bahwa adanya insentif bagi peserta unjuk rasa adalah praktik berbahaya yang mengubah ruang demokrasi menjadi alat propaganda. Ia menduga kuat bahwa legitimasi publik pun "dikelola" dengan cara serupa, seperti diatur, dibayar, dan dipertontonkan. "Ini bukan sekadar soal demo berbayar, tapi sebagai alat untuk memaksakan legitimasi atas proyek publik yang sedang dibelit kasus korupsi," ungkap Agus. Ia menekankan bahwa ketakutan kehilangan pekerjaan dari pekerja SPPG tidak boleh dieksploitasi untuk melindungi pihak yang seharusnya bertanggung jawab di hadapan hukum.
Program MBG, menurut Amalinda, belum terbukti efektif mengurangi stunting dan justru menjadi ajang korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk parpol, kepolisian, dan TNI. Dampaknya juga dirasakan oleh pedagang lokal yang dagangannya sepi pembeli karena ibu-ibu tidak lagi memasak.
Sejauh ini, MBG masih menjadi sorotan publik dengan dua kubu yang terus menyuarakan pandangannya. Evaluasi mendalam dan audit menyeluruh terhadap transparansi anggaran, integritas pelaksana, serta penindakan hukum terhadap potensi penyalahgunaan dana publik menjadi kunci penting untuk mengungkap kebenaran di balik program ini.
