Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenang momen penting di masa lalu ketika ia secara langsung meminta pemerintah untuk menahan diri dari kebijakan impor beras. Permintaan ini dilontarkan demi melindungi kesejahteraan petani Indonesia yang akan segera memasuki masa panen.
Prabowo menceritakan pengalaman tersebut dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6). Saat itu, Prabowo menjabat sebagai ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ia mendatangi Aburizal Bakrie, yang kala itu memegang posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Inti dari pertemuannya dengan Aburizal Bakrie adalah imbauan keras agar pemerintah tidak meneruskan rencana impor beras. Prabowo beralasan, impor beras yang dilakukan berdekatan dengan waktu panen petani dalam negeri dapat menyebabkan anjloknya harga gabah. Kondisi ini tentu saja akan sangat merugikan petani, bahkan bisa membuat mereka tidak mampu menutupi biaya produksi.
"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," ujar Prabowo dalam acara tersebut.
Prabowo menambahkan, pada saat itu, terdapat pandangan yang berkembang di kalangan tertentu bahwa Indonesia tidak perlu terlalu berfokus pada produksi pangan domestik. Argumennya adalah, jika negara lain mampu memproduksi beras dengan biaya yang lebih murah dan produktivitas yang lebih tinggi, maka lebih efisien bagi Indonesia untuk mengimpor saja.
Pandangan tersebut, menurut Prabowo, sangat mengejutkan. Ia bahkan menyebutkan bahwa salah seorang penasihat pemerintah pada masa itu sempat berpendapat bahwa Indonesia sebaiknya membeli beras dari Vietnam jika petani di negara tersebut memang terbukti lebih efisien.
"Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam," ungkapnya.
Menurut Prabowo, pandangan seperti itu mengabaikan tujuan fundamental dari pembangunan nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Petani, nelayan, dan para pekerja lainnya merupakan tulang punggung bangsa yang kesejahteraannya harus menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa perjuangan panjang Indonesia dalam mendirikan negara merdeka bukan hanya sekadar membangun kedaulatan, tetapi juga untuk memastikan setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang layak. Hal ini mencakup akses yang memadai terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan tentu saja, penghasilan yang mencukupi.
"Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera," tegas Prabowo.
Kepedulian Prabowo terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani bukanlah hal baru. Pengalamannya sebagai Ketua Umum HKTI memberikannya pemahaman mendalam mengenai tantangan yang dihadapi para petani. Kebijakan impor beras yang tidak tepat waktu memang kerap menjadi sorotan karena berpotensi merusak stabilitas harga di tingkat petani.
Pentingnya ketahanan pangan nasional dan perlindungan terhadap produsen dalam negeri menjadi isu krusial yang terus relevan dalam diskusi kebijakan ekonomi. Setiap keputusan terkait impor pangan harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kedaulatan pangan.
Kasus impor beras yang diungkapkan Prabowo ini menjadi pengingat bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan jutaan petani di seluruh Indonesia. Pengalaman tersebut juga menyoroti peran penting organisasi profesi seperti HKTI dalam menyuarakan aspirasi dan melindungi kepentingan anggotanya di hadapan pembuat kebijakan.
Dalam konteks yang lebih luas, isu ketahanan pangan menjadi agenda global yang semakin mendesak. Perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, dan pandemi global telah menunjukkan betapa rentannya sistem pangan dunia. Oleh karena itu, penguatan produksi pangan domestik dan pemberdayaan petani lokal menjadi strategi yang semakin vital untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Ke depannya, diharapkan setiap kebijakan terkait pangan akan selalu mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para petani yang bekerja keras menopang ketersediaan pangan nasional. Upaya untuk menjaga stabilitas harga gabah, memberikan akses terhadap teknologi pertanian modern, serta memastikan akses pasar yang adil bagi petani, akan terus menjadi tantangan sekaligus prioritas bagi pemerintah.
