Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) secara tegas menolak usulan pembagian motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025 yang rencananya akan dihibahkan kepada guru honorer. Penolakan ini dilontarkan Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, sebagai respons atas rencana tersebut yang dinilai tidak elok dan tidak bijaksana.
"Guru tidak butuh motor listrik," tegas Iman Zanatul Haeri saat dimintai tanggapannya pada Senin, 22 Juni 2026. Ia berpendapat bahwa memberikan motor listrik sisa dari kasus dugaan korupsi BGN kepada para guru merupakan perlakuan yang tidak pantas. Menurutnya, guru seharusnya tidak dijadikan tempat penampungan dari sisa-sisa permasalahan yang ada di lembaga pemerintah.
Iman menekankan bahwa kebutuhan mendesak para guru, khususnya guru honorer, adalah kepastian gaji yang layak dan jaminan status kepegawaian yang jelas. Mereka sangat berharap adanya kejelasan kapan status guru honorer dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) sehingga kesejahteraan mereka dapat terjamin secara permanen.
Lebih lanjut, Iman mengungkapkan bahwa motor listrik yang dibelanjakan oleh BGN tersebut sejatinya tidak diperuntukkan bagi guru sejak awal. Pengadaan motor itu mulanya ditujukan untuk pegawai dapur satuan pelayanan dan pemenuhan gizi (SPPG). "Bagaimana mungkin guru ini punya motor, tetapi pemerintah tidak memikirkan bagaimana pengoperasian motor ini di sejumlah daerah. Kami kira kebijakan itu desainnya harus jelas. Sejak awal ini bukan untuk guru," ujar Iman, menggarisbawahi ketidaksesuaian tujuan pengadaan awal dengan rencana hibah kepada guru.
Sebelumnya, rencana hibah motor listrik BGN kepada guru honorer ini justru mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini. Yahya Zaini melihat hibah tersebut sebagai solusi agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa, 23 Juni 2026.
Namun, politikus Partai Golkar ini mengakui bahwa sejak awal ia tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional SPPG. Menurut pandangannya, kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur program makan bergizi gratis (MBG), karena mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada Juru Bicara BGN sekaligus Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, belum membuahkan hasil. Arum belum memberikan jawaban terkait rencana hibah motor listrik tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 Juni 2026, saat ditanya awak media perihal motor listrik, Arum memberikan tanggapan yang tidak banyak. Ia hanya menyatakan bahwa seluruh pengadaan barang yang dikeluarkan pada tahun 2025 telah disisir satu per satu dan akan dimanfaatkan secara maksimal.
"Satu demi satu barangnya dan sebagainya, itu masih dibahas dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan," ujar Arum. Ia menegaskan bahwa BGN tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, terutama terkait pengadaan barang atau belanja yang tidak bermanfaat. "Ini salah satu bentuk efisiensi anggaran juga," tambahnya, menyiratkan bahwa pemanfaatan aset sisa ini merupakan upaya efisiensi.
Kasus pengadaan motor listrik oleh BGN ini memang mencuat di tengah isu dugaan korupsi yang sedang dalam proses penanganan pihak kejaksaan. Rencana hibah aset yang berpotensi bermasalah ini kemudian menimbulkan polemik baru, terutama ketika diarahkan kepada kelompok profesi yang memiliki kebutuhan mendesak lainnya, seperti guru honorer.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebelumnya telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui berbagai program. Salah satunya adalah melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diharapkan dapat memberikan status kepegawaian dan gaji yang lebih baik. Namun, proses ini masih berjalan dan belum menjangkau seluruh guru honorer.
Diskusi mengenai nasib guru honorer terus bergulir, menyoroti berbagai aspek mulai dari kesejahteraan, status kepegawaian, hingga sarana pendukung kerja. Penolakan P2G terhadap hibah motor listrik ini menegaskan bahwa prioritas utama para pendidik adalah pada pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kualitas profesi, bukan sekadar penerimaan aset yang nilainya dipertanyakan.
Pihak BGN diharapkan segera memberikan klarifikasi yang lebih mendalam mengenai dasar pengadaan motor listrik tersebut dan alasan di balik rencana hibahnya kepada guru honorer. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan membangun kepercayaan publik. Respons dari BGN terhadap aspirasi guru honorer dan kritik yang dilayangkan oleh P2G akan menjadi indikator penting dalam penyelesaian isu ini.
