Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, menggantikan posisi Dadan Hindayana. Pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026) ini menandai era baru dalam pengelolaan program gizi nasional. Pasca dilantik, Nanik segera memaparkan struktur kepemimpinan baru, termasuk pembagian tugas bagi dua Wakil Kepala BGN yang ditunjuk, yaitu Agustina Arumsari dan Trenggono.
Perubahan ini diharapkan membawa efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dalam menjalankan mandat BGN. Penunjukan Agustina Arumsari, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, dan Trenggono, seorang pensiunan TNI, menunjukkan adanya penekanan pada penguatan aspek pengawasan internal dan akselerasi program di lapangan. Nanik menjelaskan bahwa pembagian peran ini dirancang sedikit berbeda dari masa kepemimpinan sebelumnya untuk mengoptimalkan kinerja lembaga.
Agustina Arumsari mendapat tanggung jawab krusial dalam menjaga integritas finansial BGN. Nanik menegaskan bahwa setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan anggaran akan selalu melalui persetujuan dan pengawasan ketat dari Agustina. Langkah ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam penggunaan dana publik yang dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional di seluruh Indonesia. Dengan latar belakangnya di BPKP, Agustina diharapkan mampu memperkuat sistem akuntabilitas dan mencegah potensi penyelewengan anggaran.
Sementara itu, Trenggono diberikan mandat khusus untuk mengawal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Peran Trenggono sangat vital dalam mengawasi pembangunan infrastruktur gizi di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan masih minim layanan. Pengalaman Trenggono yang berasal dari lingkungan TNI diharapkan dapat mempercepat distribusi layanan gizi hingga ke pelosok negeri, mengatasi tantangan logistik dan geografis yang kerap menjadi kendala.
Struktur kepemimpinan baru di BGN ini mencerminkan sinergi antara pengawasan keuangan yang ketat dan implementasi program yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nanik S. Deyang, sebagai nakhoda baru, memimpin dengan visi untuk memastikan program gizi nasional berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
Tiga Fokus Utama Badan Gizi Nasional di Bawah Nanik S. Deyang
Selain pembagian tugas wakilnya, Nanik S. Deyang juga memaparkan tiga agenda utama yang akan menjadi prioritas BGN di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo. Agenda pertama adalah peningkatan efisiensi anggaran secara menyeluruh tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berkomitmen bahwa pengetatan anggaran tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat dari program gizi nasional.
Untuk mencapai efisiensi tersebut, BGN akan menerapkan kebijakan moratorium sementara terhadap pembangunan gedung atau kantor SPPG baru. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 27.877 titik SPPG yang beroperasi. Fokus BGN ke depan adalah mengoptimalkan kinerja fasilitas yang sudah ada ini. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan lebih besar untuk penyediaan bahan pangan bergizi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Strategi efisiensi anggaran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara yang efektif dan bersih. Dengan kepemimpinan yang baru dan fokus yang jelas, BGN optimis dapat menjalankan tugas kemanusiaan ini sembari menjaga kredibilitas institusi di mata publik, baik di dalam maupun luar negeri.
Dampak Kebijakan Baru Terhadap Program Gizi Nasional
Perubahan kepemimpinan di BGN dan penataan ulang pembagian tugas para pimpinannya ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap program gizi nasional. Fokus pada efisiensi anggaran dan optimalisasi fasilitas yang ada akan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Agustina Arumsari dengan keahliannya di bidang keuangan dan audit, akan menjadi benteng pertahanan terhadap potensi penyimpangan anggaran. Hal ini krusial mengingat program gizi nasional melibatkan dana publik yang besar dan harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi. Kehadiran Agustina diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana program.
Sementara itu, Trenggono dengan latar belakangnya yang kuat dalam organisasi dan operasional, diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan distribusi layanan gizi di wilayah 3T. Akses terhadap gizi yang memadai merupakan hak dasar setiap warga negara, dan penekanan pada wilayah terpencil ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam upaya pemenuhan gizi.
Optimalisasi 27.877 titik SPPG yang sudah ada merupakan langkah cerdas dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Daripada membangun infrastruktur baru yang memakan biaya besar, BGN memilih untuk memaksimalkan potensi fasilitas yang sudah tersedia. Ini bisa berarti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di titik-titik tersebut, pembaruan peralatan, atau penguatan jaringan distribusi pasokan bahan pangan bergizi.
Dengan tiga fokus utama yang telah ditetapkan – efisiensi anggaran, optimalisasi fasilitas, dan penguatan pelayanan di wilayah 3T – BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang diproyeksikan akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya perbaikan status gizi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini merupakan respons konkret terhadap tuntutan efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Ke depan, BGN diharapkan dapat terus berinovasi dan beradaptasi demi tercapainya tujuan nasional dalam bidang gizi.
