Ratusan pegawai dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur makan bergizi gratis (MBG) membanjiri kawasan Monumen Nasional, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Massa yang mengenakan pakaian seragam putih-putih ini berkumpul sejak siang hingga sore hari di area selatan Monas.
Salah satu rombongan demonstran berasal dari SPPG Jatinegara 02, Jakarta Timur. Mai Aldi, asisten lapangan dapur tersebut, mengungkapkan bahwa seluruh 47 pegawainya turut serta dalam aksi tersebut. "Alhamdulillah datang (demonstrasi) semua," ujar Aldi di lokasi aksi. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan mereka adalah murni inisiatif pribadi, tanpa adanya instruksi dari yayasan pemilik dapur maupun pengelola program MBG.
Untuk membiayai kebutuhan aksi, para pegawai SPPG Jatinegara 02 melakukan patungan sukarela. Setiap individu menyumbang Rp 20 ribu untuk keperluan konsumsi, pembuatan poster, dan kebutuhan lainnya. "Kebetulan dari kami ada inisiatif patungan relawan, yaitu kami minta satu orang Rp 20 ribu," jelas Aldi.
Inisiatif ini tidak hanya terbatas pada SPPG Jatinegara 02. Aldi mengaku telah berkoordinasi dengan dapur-dapur SPPG lain di wilayah Jakarta Timur. Ia memperkirakan ada sekitar 400 orang dari 18 SPPG di Jakarta Timur yang turut serta dalam demonstrasi tersebut. Menurutnya, kekhawatiran para pegawai SPPG mulai muncul setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG.
"Ini inisiatif murni," tegas Aldi, menekankan bahwa aksi ini lahir dari kepedulian mereka terhadap keberlangsungan program yang mereka jalani. Para pegawai SPPG berharap dukungan mereka dapat meyakinkan publik dan pihak terkait mengenai pentingnya program MBG.
Aksi unjuk rasa ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi lain yang justru mengkritisi program MBG. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Kamis, 18 Juni, Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama: penurunan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan penghentian program MBG.
Afifah, salah satu perwakilan API, menilai bahwa program MBG dinilai tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ia berpendapat, "MBG adalah proyek politik, bukan proyek untuk memberikan makanan bergizi." Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan anggaran atau fokus program yang tidak tepat sasaran.
Sebelumnya lagi, pada Jumat, 12 Juni 2026, aliansi mahasiswa juga menggelar aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut." Salah satu tuntutan yang mereka ajukan adalah penghentian program makan bergizi gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Gelombang kritik ini menunjukkan adanya perdebatan publik yang signifikan mengenai efektivitas dan prioritas program-program pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu inisiatif utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan dengan tujuan utama untuk mengatasi masalah gizi pada anak-anak dan ibu hamil, serta memberikan dukungan pangan bagi keluarga yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi angka stunting di Indonesia.
Implementasi program MBG melibatkan pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. SPPG bertugas untuk menyediakan makanan bergizi yang diolah dengan standar tertentu, sehingga memastikan kualitas dan kecukupan nutrisi bagi penerima manfaat. Pegawai SPPG, seperti yang terlihat dalam aksi di Monas, memegang peranan krusial dalam operasional harian program ini, mulai dari persiapan bahan makanan hingga distribusi kepada masyarakat.
Namun, seperti halnya program berskala besar lainnya, MBG tidak luput dari tantangan dan kritik. Kasus dugaan korupsi yang sempat mencuat di Badan Gizi Nasional (BGN) menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan akuntabilitas program. Hal ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik dan kepercayaan terhadap efektivitas serta integritas program MBG.
Keikutsertaan para pegawai SPPG dalam demonstrasi ini dapat dilihat sebagai bentuk pembelaan mereka terhadap pekerjaan dan program yang mereka yakini memberikan manfaat nyata. Mereka, yang berada di garis depan pelaksanaan program, kemungkinan memiliki pemahaman langsung mengenai dampak positif MBG terhadap masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.
Aksi dukungan yang dilakukan oleh para pegawai SPPG ini menjadi sebuah kontras menarik di tengah berbagai tuntutan dan kritik yang dilayangkan kepada program MBG. Hal ini menggarisbawahi adanya beragam perspektif mengenai program tersebut, mulai dari para pelaksana di lapangan yang merasa program ini perlu dipertahankan, hingga kelompok masyarakat yang menyuarakan keraguan dan tuntutan perubahan.
Perdebatan mengenai program MBG kemungkinan akan terus berlanjut, seiring dengan upaya pemerintah untuk memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat sipil, akan menjadi kunci untuk menjaga agar program ini benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat merespons berbagai masukan dan kritik secara konstruktif demi penyempurnaan program MBG.
