Bank Indonesia (BI) bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Inisiatif ini menandai langkah strategis dalam memperkuat sistem pembayaran domestik Indonesia, menawarkan fasilitas kredit yang diproses sepenuhnya secara lokal.
Peluncuran KKI bertujuan untuk memberikan alternatif pembayaran yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Dengan fitur-fitur yang dirancang khusus untuk kebutuhan pasar domestik, KKI diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu keunggulan utama dari Kartu Kredit Indonesia adalah penetapan batas limit kredit yang cukup memadai, yaitu sebesar Rp10 juta. Fasilitas ini memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi dengan lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, KKI juga menerapkan struktur biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang kompetitif, berkisar antara 0% hingga 0,7%.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih, menyampaikan optimismenya terhadap potensi KKI. “Kartu Kredit Indonesia ini merupakan salah satu upaya kita untuk terus mendorong penggunaan sistem pembayaran domestik. Dengan adanya KKI, kita berharap dapat mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran internasional yang mungkin memiliki biaya lebih tinggi,” ujar Filianingsih saat peluncuran di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Lebih lanjut, Filianingsih menjelaskan bahwa pemrosesan transaksi KKI yang dilakukan secara lokal akan memberikan manfaat ganda. Bagi konsumen, ini berpotensi mengurangi biaya transaksi. Sementara bagi pelaku usaha, terutama UMKM, penerapan MDR yang lebih rendah dapat meningkatkan margin keuntungan dan mendorong penggunaan alat pembayaran non-tunai.
Ketua ASPI, Santoso, menambahkan bahwa peluncuran KKI merupakan hasil kolaborasi erat antara regulator dan industri. “Kami di ASPI bersama Bank Indonesia telah bekerja keras untuk menghadirkan solusi pembayaran yang benar-benar menjawab kebutuhan pasar Indonesia. KKI ini adalah bukti komitmen kami untuk inovasi dan efisiensi dalam ekosistem pembayaran nasional,” kata Santoso.
Fokus KKI adalah pada pemrosesan transaksi domestik, yang berarti data transaksi akan dikelola dan diproses di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan data dan sistem keuangan nasional.
Dengan diterapkannya MDR 0-0,7%, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Struktur biaya yang lebih rendah ini dapat meringankan beban operasional mereka, sekaligus mendorong adopsi pembayaran digital yang lebih luas.
Kartu Kredit Indonesia ini diharapkan tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga katalisator bagi perkembangan industri keuangan digital di Indonesia, sejalan dengan visi BI untuk mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien.
