Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia atau yang dikenal sebagai BEM Bersatu melayangkan gugatan terhadap independensi gerakan mahasiswa. Mereka menduga adanya afiliasi Tiyo Ardianto dengan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta mantan tim sukses calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa gerakan mahasiswa yang seharusnya murni menyuarakan aspirasi rakyat, justru berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan partai politik tertentu.
Kecurigaan BEM Bersatu berawal dari identifikasi terhadap kendaraan mewah jenis Fortuner yang diduga digunakan oleh Tiyo Ardianto. Data yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa kepemilikan mobil tersebut tidak terdaftar atas nama Tiyo secara langsung, melainkan tercatat atas nama adik dari seorang figur militer pensiunan, Letnan Jenderal Purnawirawan Setyo Sularso. Penemuan ini membuka tabir dugaan adanya jaringan pendukung yang lebih luas, baik secara finansial maupun politis, di balik sosok yang dianggap memiliki pengaruh dalam arah gerakan mahasiswa di tingkat nasional.
Jejak kepemilikan kendaraan mewah tersebut menjadi titik tolak bagi BEM Bersatu untuk menggali lebih dalam potensi intervensi politik. Mobil Fortuner yang seringkali diasosiasikan dengan kemewahan, jika terdaftar atas nama kerabat petinggi militer, memperkuat indikasi adanya dukungan non-mahasiswa yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sumber daya yang mendanai aktivitas dan pergerakan yang melibatkan Tiyo Ardianto.
Letnan Jenderal Purnawirawan Setyo Sularso sendiri dikenal sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak dan pengaruh dalam lingkaran institusi pertahanan negara. Jaringan keluarga yang luas dari Setyo Sularso, sebagaimana diungkapkan oleh BEM Bersatu, menambah bobot kekhawatiran akan implikasi terhadap netralitas dan kemandirian kepemimpinan gerakan mahasiswa. Jika figur sentral dalam gerakan mahasiswa memiliki kedekatan dengan tokoh berpengaruh di luar ranah akademis dan kemahasiswaan, maka independensi gerakan tersebut patut dipertanyakan.
Dugaan kedekatan tidak berhenti pada aspek finansial atau jaringan kekerabatan semata. BEM Bersatu juga mengklaim memiliki bukti yang menunjukkan adanya kaitan Tiyo Ardianto dengan sejumlah figur senior di PDIP. Selain itu, teridentifikasi pula koneksi dengan mantan anggota tim kampanye Ganjar Pranowo, yang merupakan calon presiden dari partai berlambang banteng moncong putih pada Pemilihan Presiden 2024. Kehadiran tokoh-tokoh politik dari partai yang sama dan tim sukses calon presiden tertentu dalam orbit Tiyo Ardianto menjadi perhatian utama aliansi mahasiswa.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya penetrasi kepentingan partai politik ke dalam struktur organisasi kemahasiswaan. Organisasi mahasiswa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi dan mengawal kebijakan publik, justru berisiko menjadi alat atau perpanjangan tangan dari kekuatan politik yang memiliki agenda tersendiri. Implikasinya, independensi gerakan mahasiswa sebagai pilar kontrol sosial dapat terkikis.
Menyikapi temuan ini, seorang juru bicara BEM Bersatu menegaskan pentingnya menjaga prinsip fundamental gerakan mahasiswa. "Independensi gerakan mahasiswa adalah prinsip fundamental kami. Jika ada indikasi kuat bahwa figur sentral didukung oleh jaringan politik spesifik, maka gerakan tidak lagi murni mewakili kepentingan mahasiswa," ujarnya. Pernyataan ini secara tegas menggambarkan kekhawatiran serius aliansi terhadap arah gerakan mahasiswa yang dianggap mulai tercemar oleh kepentingan partisan dan politis.
Sebagai respons atas kekhawatiran tersebut, BEM Bersatu merumuskan tiga tuntutan utama yang ditujukan untuk mengembalikan kemurnian gerakan mahasiswa. Pertama, mereka mendesak adanya transparansi penuh terkait sumber pendanaan gerakan mahasiswa. Hal ini mencakup identifikasi pihak-pihak yang memberikan dukungan finansial dan siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan strategis organisasi.
Kedua, aliansi menuntut jaminan independensi yang nyata dari pengaruh politik praktis, baik dari partai politik maupun tokoh-tokoh yang memiliki agenda personal atau kelompok. Gerakan mahasiswa harus bebas dari intervensi yang dapat mengarahkan aspirasi pada kepentingan golongan tertentu.
Tuntutan ketiga, yang dianggap paling sensitif, adalah desakan untuk dilakukannya investigasi terhadap indikasi korupsi atau praktik tidak etis dalam pengelolaan organisasi mahasiswa. BEM Bersatu berargumen bahwa jika kepemimpinan gerakan mahasiswa terpengaruh oleh jaringan kekuatan eksternal, maka potensi penyelewengan dana atau sumber daya organisasi menjadi sangat mungkin terjadi dan perlu diusut tuntas.
Tuntutan-tuntutan ini bukan sekadar bentuk kritik tanpa dasar, melainkan sebuah seruan untuk reformasi struktural dalam tubuh gerakan mahasiswa nasional. Tujuannya adalah agar gerakan mahasiswa tidak lagi mudah terombang-ambing oleh kepentingan pihak ketiga yang dapat mengaburkan visi dan misi utamanya. "Mahasiswa harus kembali ke kesadaran bahwa gerakan kami adalah alat kontrol sosial, bukan instrumen kampanye politik," tegas salah satu aktivis dalam pernyataan kolektif aliansi tersebut.
Dinamika yang diungkapkan oleh BEM Bersatu mencerminkan fenomena yang lebih luas di kalangan gerakan mahasiswa pasca-Pemilu 2024. Berbagai organisasi mahasiswa dinilai mulai terfragmentasi dan terbelah berdasarkan afiliasi politik dari partai pendukung calon presiden tertentu. Alih-alih bersatu dalam memperjuangkan isu-isu sosial kemasyarakatan yang krusial, gerakan mahasiswa justru terlihat terpecah belah oleh kepentingan partisan.
Kasus Tiyo Ardianto, dalam pandangan BEM Bersatu, menjadi sebuah simbol dari dinamika yang mengkhawatirkan ini. Figur yang awalnya dianggap dapat mewakili aspirasi mahasiswa kini justru dipandang sebagai potensi pintu masuk kepentingan politik partai ke dalam struktur organisasi mahasiswa. Hal ini tentu akan menjadi catatan penting dalam upaya revitalisasi dan penguatan peran gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan yang independen dan kritis di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Tiyo Ardianto maupun tokoh-tokoh PDIP dan mantan tim sukses Ganjar Pranowo yang disebut-sebut dalam laporan BEM Bersatu. Perkembangan lebih lanjut terkait isu ini akan terus menjadi sorotan dalam diskusi publik mengenai independensi, etika, dan peran strategis gerakan mahasiswa di Indonesia.
