Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjalin kolaborasi erat untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut, sekaligus mengakselerasi pembangunan program Sekolah Rakyat. Pertemuan strategis ini digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 Juni 2026, menegaskan komitmen bersama dalam penanganan dampak bencana dan pengembangan sektor pendidikan.
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabo Priyono, ini dihadiri pula oleh Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Bapak Masryani Mansyur; Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, Bapak Joko Widiarto; serta perwakilan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat, Bapak Jauhari. Sementara itu, delegasi Kabupaten Bener Meriah dipimpin oleh Bupati Bapak Armia, didampingi Kepala Dinas Sosial setempat, Bapak Hasyimi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bener Meriah, Bapak Armia, memaparkan progres dan tantangan terkait usulan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Awalnya, Pemkab Bener Meriah telah mengalokasikan lahan seluas 5 hektare di pusat kota. Namun, kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sesuai standar adalah 6,8 hektare, sehingga diperlukan penyesuaian.
"Kita punya banyak alternatif lahan, Pak. Untuk masalah tanah, listrik, dan air, saya kira tidak ada kendala. Bahkan, kami sudah mengajukan hibah lahan dari Kementerian Pertanian," ujar Bupati Armia, menunjukkan keseriusan Pemkab dalam memenuhi persyaratan. Ia optimistis bahwa ketersediaan lahan bukanlah hambatan utama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa usulan Sekolah Rakyat dari Bener Meriah tetap dapat diproses. Namun, ia menekankan pentingnya penyesuaian terhadap ketentuan teknis yang berlaku, khususnya terkait luasan dan kesiapan lahan. Bapak Agus meminta Pemkab Bener Meriah untuk segera menyelesaikan proses administrasi terkait penggantian atau penyesuaian lahan.
"Yang terpenting adalah kecepatan prosesnya agar bisa masuk dalam tahapan pembangunan tahun ini. Mumpung usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden. Khawatirnya nanti, jika sudah terlewat, kita tidak bisa mengikuti tahapan tahun ini," jelas Bapak Agus Jabo, mengingatkan urgensi waktu yang ada.
Perwakilan Sekber Sekolah Rakyat, Bapak Jauhari, turut menambahkan bahwa ketersediaan lahan yang memadai, idealnya antara 7 hingga 8 hektare, akan sangat mendukung optimalisasi pembangunan prasarana pendidikan. "Kalau bisa lahannya rata, Pak, agar pembangunan sarana dan prasarananya lebih efisien dan berkualitas," tuturnya, menggarisbawahi pentingnya kualitas lahan untuk menunjang fasilitas pendidikan yang representatif.
Selain isu Sekolah Rakyat, audiensi juga mendalami perkembangan penyaluran bantuan bagi para korban banjir di Kabupaten Bener Meriah. Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Bapak Masryani Mansyur, melaporkan bahwa hingga saat ini, Kemensos telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan krusial. Rinciannya mencakup santunan ahli waris bagi 33 orang senilai Rp 495 juta, bantuan isi hunian untuk 1.261 kepala keluarga senilai Rp 3,78 miliar, bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp 6,3 miliar, serta bantuan jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak banjir.
Lebih lanjut, Bapak Masryani menginformasikan bahwa bantuan jadup tahap pertama telah disalurkan kepada 4.468 jiwa senilai Rp 2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan. Penyaluran jadup untuk dua bulan berikutnya dipastikan akan segera direalisasikan. "Untuk dua bulan ini, Surat Perintah Membayar (SPM) sudah masuk. Insya Allah minggu ini kami salurkan melalui PT Pos," ungkapnya, memberikan kepastian waktu bagi para penerima manfaat.
Berdasarkan data verifikasi dan validasi terbaru, bantuan jadup lanjutan untuk dua bulan tersebut akan menjangkau 3.417 jiwa dengan total nilai sekitar Rp 3,07 miliar. Menanggapi laporan ini, Bupati Armia menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian dan dukungan penuh dari Kementerian Sosial terhadap masyarakat Bener Meriah yang masih dalam fase pemulihan pascabencana.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Bener Meriah juga mengemukakan kebutuhan akan dukungan akses data sosial ekonomi hingga tingkat desa. Hal ini penting guna memperkuat proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran. Bapak Agus Jabo Priyono merespons positif permintaan ini dan meminta Pemkab Bener Meriah untuk berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial agar kebutuhan data tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
Menutup rangkaian audiensi, Bapak Agus Jabo kembali menegaskan komitmen Kemensos untuk terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah. "Untuk Sekolah Rakyat, proposalnya tetap akan diproses, namun harus disertai keterangan perpindahan lahan dari Bupati. Ini agar registrasinya sudah masuk ke Kemensos, dan tinggal menyelesaikan administrasi lahan. Sementara untuk jadup, kami upayakan minggu ini keluar, paling lambat minggu depan," pungkas Bapak Agus Jabo, memberikan harapan baru bagi percepatan penanganan di Bener Meriah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.
