Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut positif usulan penunjukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Airlangga menyatakan, ia memiliki kedekatan yang cukup dengan Destry, mengingat pengalaman mereka bekerja sama di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pengalaman tersebut menjadi landasan keyakinan Airlangga terhadap kapabilitas Destry. “Saya cukup dekat (dengan Destry), waktu itu beliau menjadi anggota Dewan Komisioner LPS, saya Ketua Dewan Komisioner LPS,” ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (21/5/2024).
Purbaya, sapaan akrab Airlangga Hartarto, tak menampik bahwa pengalamannya memimpin LPS bersama Destry memberikannya pandangan mendalam tentang rekam jejak dan kompetensi Destry. Kebersamaan di lembaga tersebut, di mana Destry menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, menjadi saksi bisu atas kemampuan Destry dalam mengelola dan berkontribusi pada sektor keuangan.
Usulan penunjukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ini diajukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika disetujui oleh DPR, Destry akan menggantikan Perry Warjiyo yang masa jabatannya akan berakhir. Perry Warjiyo sendiri telah menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018 dan akan menyelesaikan periode keduanya pada Mei 2024.
Proses penunjukan Gubernur BI memang melibatkan peran penting Presiden dan persetujuan dari DPR. Pengalaman Destry di LPS, yang bertugas menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan resolusi bank bermasalah, memberikan bekal yang relevan untuk memimpin otoritas moneter Indonesia. Latar belakangnya di LPS menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai stabilitas sistem keuangan dan kebijakan yang berkaitan dengan perbankan.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa pemilihan calon gubernur BI merupakan proses yang melalui pertimbangan matang, dan usulan terhadap Destry Damayanti mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap kapasitasnya. Ke depan, peran Gubernur BI sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.
