Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, sebuah upaya krusial untuk memetakan struktur ekonomi Indonesia. Namun, gelaran akbar ini dihadapkan pada tantangan signifikan, terutama terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengumpulan data. Ketidakpercayaan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi BPS agar sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti kekhawatiran ini dalam sebuah kesempatan. Ia menyatakan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 adalah terkait dengan aspek kepercayaan. “Tantangan utamanya di situ, tantangan yang paling besar adalah kepercayaan,” ujarnya, menekankan betapa vitalnya membangun keyakinan publik.
Airlangga Hartarto menambahkan bahwa diperlukan upaya ekstra untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia memberikan data yang sebenar-benarnya. Ia membandingkan upaya ini dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga membutuhkan kepercayaan publik yang tinggi. “Tentu pemerintah akan membangun kepercayaan itu, seperti halnya dalam Pemilu juga ada kepercayaan,” jelasnya.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengumpulan data bukanlah isu baru. Berbagai survei dan pengalaman sebelumnya seringkali menunjukkan adanya keraguan, terutama terkait privasi data pribadi dan potensi penyalahgunaannya. Hal ini dapat berujung pada data yang tidak lengkap atau bahkan tidak akurat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas analisis ekonomi dan perumusan kebijakan.
Sensus Ekonomi merupakan instrumen vital yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Data yang dihasilkan dari sensus ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam memahami potret perekonomian nasional, mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, serta merancang strategi pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kejujuran dari seluruh lapisan masyarakat.
Menyadari tantangan ini, BPS perlu merancang strategi komunikasi yang matang dan transparan. Edukasi publik mengenai tujuan sensus, jaminan kerahasiaan data, serta manfaat data yang akurat bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan menjadi kunci. Penggunaan teknologi yang aman dan terpercaya, serta pelatihan petugas sensus yang profesional dan berintegritas, juga akan berkontribusi dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses pengumpulan data ekonomi di Indonesia.
