Konservasi Indonesia (KI) menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, untuk memperkuat ekosistem laut Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Kesepakatan ini dirancang untuk mengatasi degradasi lingkungan laut, meningkatkan perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mencari solusi inovatif untuk pendanaan konservasi di tingkat akar rumput. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disahkan bertepatan dengan perayaan Hari Laut Sedunia 2026 di Nusa Dua, Bali, menandai komitmen bersama selama lima tahun ke depan.
Fokus utama kerja sama ini adalah penyempurnaan program pengalihan utang untuk konservasi terumbu karang, yang dikenal sebagai Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA), serta optimalisasi pengelolaan Blue Abadi Fund (BAF). Kedua skema pendanaan alternatif ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan anggaran yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan di berbagai daerah di Indonesia.
Meizani Irmadhiany, Senior Vice President and Executive Chair KI, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat tapak. Ia juga menyoroti perlunya pengakuan dan pelibatan aktif masyarakat adat serta masyarakat pesisir sebagai kunci keberhasilan seluruh rencana aksi konservasi ini. "Kerusakan ekosistem laut yang terdeteksi melalui berbagai ekspedisi ilmiah menunjukkan bahwa pengelolaan laut harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. Data sains yang dihasilkan oleh para peneliti kami akan menjadi pelengkap penting bagi ketersediaan informasi bagi para pengelola kawasan," ujar Meizani.
Menurut Meizani, efektivitas perlindungan laut, yang merupakan satu kesatuan ekologis lintas batas administratif, sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi para pengelolanya. "Melalui kesepakatan ini, kita harus memastikan bahwa dokumen kerja sama ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir, mengamankan sumber pangan mereka, dan menjaga kelestarian spesies laut yang dilindungi dari ancaman degradasi," tambahnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah krusial dalam mendorong pengelolaan kelautan yang berkelanjutan. Ia menggarisbawahi peran penting pengembangan instrumen dan skema pendanaan yang inovatif dalam menghadapi tantangan luas wilayah laut Indonesia. Mulai dari dampak perubahan iklim hingga tekanan terhadap sumber daya kelautan, dukungan multipihak yang berbasis sains dan inovasi menjadi sangat diperlukan.
"Dengan pengembangan skema pendanaan inovatif seperti Blue Halo S dan Manta Impact Bond, kami mendorong penguatan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies laut yang terancam punah, serta pengelolaan karbon biru sektor kelautan yang lebih produktif," jelas Koswara usai penandatanganan PKS. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup perluasan kawasan konservasi dan Kawasan Berdampak Konservasi (Other Effective Area-Based Conservation Measures/OECMs) di wilayah-wilayah yang dianggap kritis.
Wilayah prioritas yang menjadi sasaran program ini membentang dari barat ke timur Nusantara. Beberapa lokasi strategis meliputi Nias di Sumatra Utara, Bintan di Kepulauan Riau, Wetar di Maluku, Morotai di Maluku Utara, Belu dan Sumba di Nusa Tenggara Timur, Teluk Saleh di Nusa Tenggara Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, Fakfak dan Kaimana di Papua Barat, hingga Biak-Supiori di Papua. Pemilihan lokasi-lokasi ini didasarkan pada potensi ekologis dan urgensi kebutuhan konservasi.
Selain penandatanganan PKS, perhelatan Hari Laut Sedunia 2026 juga diisi dengan serangkaian lokakarya mendalam yang berfokus pada peta jalan pengelolaan kelautan berbasis masyarakat. Forum ini menjadi platform penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah, untuk menyelaraskan persepsi dan strategi dalam upaya perlindungan ekosistem karbon biru serta mitigasi perdagangan karbon di sektor kelautan.
Keterlibatan aktif dari berbagai kelompok masyarakat, seperti community champions, tokoh masyarakat pesisir, dan kawan laut (pendukung konservasi laut), menjadi motor penggerak utama dalam kemitraan ini. Di sektor budidaya, para penggerak lokal di Desa Manadang dan Kaliuda, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan komoditas bahari yang ramah lingkungan dan bebas dari eksploitasi merusak.
Christiani Valentine dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manandang Kaliuda mengungkapkan bahwa kemampuan memproduksi dan menjual bibit unggul secara mandiri telah mendongkrak pendapatan masyarakat Sumba Timur menuju kemandirian desa. Lebih dari itu, inisiatif ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan perlindungan terumbu karang setempat. "Melalui kolaborasi antara KI dan BUMDes, pembibitan rumput laut berkelanjutan di Pantai Lendunga kini berhasil melipatgandakan kapasitas budidaya petani dari yang semula hanya memiliki 5 tali bibit menjadi 185 tali siap panen," papar Christiani.
Forum ini juga menyoroti aksi nyata dari tokoh pemuda pesisir yang mendedikasikan diri pada pemulihan lingkungan laut. Melalui Youth Ocean Jamboree yang dirancang KI bersama Conservation International Timor-Leste, para pemuda lintas negara diberi kesempatan pertama untuk bersinergi dalam upaya konservasi laut. Inisiatif ini bertujuan menghubungkan generasi muda untuk mendapatkan akses peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman dalam upaya konservasi laut lintas wilayah.
Giorgina Soares, salah satu anggota Youth Ocean Jamboree dari Timor-Leste, mengungkapkan antusiasmenya terhadap pengalaman berharga yang didapatkannya. "Ini kesempatan luar biasa. Saya belajar langsung teknik ilmiah untuk memantau biota laut seperti hiu dan pari. Saya telah membawa ilmu ini ke negara saya dan mengajak teman-teman di sana menjaga laut, sebab laut yang lestari berarti menjaga masa depan generasi kami," pungkas Giorgina, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas generasi dan lintas negara demi kelestarian laut.
