Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan skema kerja dari rumah (WFH) secara bergilir bagi sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusul insiden kebakaran yang terjadi. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan publik meskipun sebagian pegawai harus bekerja dari luar kantor.
Kebakaran yang melanda Gedung Bapenda tersebut tidak serta-merta menghentikan roda pemerintahan, khususnya dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan data perpajakan. Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah antisipatif untuk menjamin bahwa kedua aspek krusial ini tetap berjalan optimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan bahwa kebijakan WFH bergilir ini dirancang untuk meminimalkan dampak insiden kebakaran terhadap kinerja ASN Bapenda. “Kita akan bergilir, ada yang WFH, ada yang masuk ke kantor,” ujar Chaidir pada hari Rabu, 15 Mei 2024.
Lebih lanjut, Chaidir menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian tempat kerja, data-data penting milik Pemprov DKI Jakarta dipastikan aman. Hal ini berkat sistem penyimpanan data yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, sehingga tidak terpengaruh oleh peristiwa kebakaran fisik di gedung tersebut.
Skema WFH bergilir ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara yang efektif. Para ASN Bapenda tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya, sementara proses pemulihan dan perbaikan gedung dilakukan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan urusan perpajakan, diharapkan tidak mengalami hambatan berarti.
