Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui peningkatan signifikan pada usulan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun anggaran 2027. Dalam rapat kerja yang digelar di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026, DPR mengabulkan tambahan anggaran sebesar Rp989,3 miliar. Keputusan ini membawa total usulan anggaran lembaga antirasuah tersebut melonjak drastis menjadi Rp2,22 triliun.
Persetujuan tambahan anggaran ini menjadi respons atas pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah untuk KPK di tahun 2027, yang hanya sebesar Rp1,23 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp349 miliar atau sekitar 22 persen jika dibandingkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026. Penyesuaian anggaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa usulan awal lembaga yang dipimpinnya adalah penambahan sebesar Rp762,3 miliar. Namun, angka tersebut kemudian direvisi dan ditingkatkan demi memastikan efektivitas program pemberantasan korupsi yang semakin kompleks. Peningkatan anggaran ini juga dilatarbelakangi oleh komitmen kuat dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang secara tegas menyatakan kesiapannya untuk memenuhi segala kebutuhan anggaran demi penegakan hukum yang optimal.
"Kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis pada 3 Juni 2026 di Sentul, beliau memberikan sebuah pernyataan ‘berapapun yang dibutuhkan’," ujar Setyo, mengutip langsung pernyataan Presiden. Pernyataan tersebut menjadi landasan kuat bagi KPK untuk mengajukan kebutuhan anggaran yang lebih besar guna menjalankan mandatnya memberantas tindak pidana korupsi.
Menanggapi pemaparan Ketua KPK, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memberikan pandangan yang cukup progresif. Ia menyarankan agar KPK mengajukan nominal anggaran yang jauh lebih besar, bahkan menantang KPK untuk berani meminta hingga Rp5 triliun. Sahroni menekankan bahwa dengan adanya dukungan dan pernyataan langsung dari Presiden, KPK seharusnya tidak ragu untuk mengajukan kebutuhan riilnya.
"Pak Presiden sudah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa-berapa aja dikasih. Pak, ajuin Rp5 triliun Pak, tanggung Pak. Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK," ujar Sahroni dengan nada bersemangat. Meskipun demikian, DPR pada akhirnya menyepakati angka penambahan sebesar Rp989,3 miliar. Dana tambahan ini akan dialokasikan untuk menutupi berbagai program prioritas nasional yang sebelumnya belum mendapatkan alokasi dana memadai.
Setyo Budiyanto merinci bahwa terdapat sejumlah program prioritas nasional senilai Rp67,07 miliar yang masih membutuhkan pendanaan. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penyusunan rekomendasi kebijakan antikorupsi hingga pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penindakan yang krusial bagi efisiensi operasional KPK. Ketiadaan dana untuk program-program ini berpotensi menghambat upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara sistematis.
Selain untuk program prioritas nasional, anggaran sebesar Rp695,23 miliar juga dialokasikan untuk membiayai berbagai lini operasional KPK. Dana ini sangat vital untuk mendukung sektor penindakan, termasuk proses eksekusi terpidana korupsi. Tak hanya itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat program pencegahan korupsi di berbagai sektor, melakukan monitoring dan supervisi terhadap lembaga lain, serta memastikan kelancaran dukungan manajemen operasional yang mencakup kebutuhan administrasi, sumber daya manusia, dan teknologi.
Dengan disetujuinya tambahan anggaran ini, KPK diharapkan dapat lebih leluasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberantas korupsi. Penguatan anggaran ini bukan sekadar peningkatan nominal, melainkan investasi strategis dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Korupsi yang terus menjadi tantangan besar bagi pembangunan Indonesia, memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen negara, termasuk legislatif dan eksekutif.
Peningkatan anggaran KPK ini juga mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah, parlemen, dan lembaga penegak hukum dalam menghadapi isu pemberantasan korupsi. Komitmen Presiden dan dukungan DPR menjadi sinyal positif bahwa upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama. Diharapkan, dengan sumber daya yang lebih memadai, KPK dapat meningkatkan efektivitas penindakan, pencegahan, dan pemulihan aset hasil korupsi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Anggaran yang lebih besar ini juga harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaannya, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pemberantasan korupsi di tanah air. Perkembangan selanjutnya dari realisasi anggaran dan dampak positifnya terhadap kinerja KPK akan terus menjadi sorotan publik dan media.
