Pemerintah Indonesia pada Kamis (18/06/2026) pagi secara resmi menguasai kembali lahan dan bangunan yang sebelumnya ditempati Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya pengembalian aset negara yang telah dikuasai oleh pihak swasta selama bertahun-tahun, berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Eksekusi pengosongan dan penghentian seluruh aktivitas di lokasi tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengerahkan personel gabungan dari TNI dan Polri yang berjumlah lebih dari 3.000 orang.
Peristiwa pengambilalihan ini mengakhiri era penguasaan lahan seluas puluhan hektar oleh PT Indobuildco, yang telah berlangsung sejak lama. Keputusan pengadilan, khususnya Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, secara jelas mewajibkan PT Indobuildco untuk menyerahkan kembali seluruh properti kepada Kementerian Sekretariat Negara, yang diwakili oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Sifat putusan yang eksekutorlijk atau uitvoerbaar bij voorraad memungkinkan eksekusi dilakukan tanpa menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, menegaskan urgensi pemerintah dalam menertibkan aset strategis ini.
Proses pengosongan lahan eks Hotel Sultan ini sempat diwarnai dengan unjuk rasa dari sekelompok massa yang menolak pengambilalihan. Mereka membentangkan spanduk protes di depan gerbang kawasan hotel, menunjukkan adanya dinamika sosial yang menyertai langkah pemerintah ini. Namun, otoritas terkait tetap melanjutkan proses eksekusi sesuai dengan mandat hukum yang ada.
Menyikapi pertanyaan publik mengenai rencana pemanfaatan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) 26 dan 27 ini, pihak berwenang menyatakan bahwa cetak biru pengelolaan kawasan tersebut telah disiapkan secara matang. Chandra Hamzah, Kuasa Hukum PPKGBK, mengindikasikan bahwa penjelasan mendetail mengenai proyek pengembangan akan disampaikan kepada publik pada waktu yang tepat, yaitu setelah seluruh rangkaian proses eksekusi fisik berjalan dengan kondusif. Transparansi dalam pengumuman rencana pengembangan menjadi prioritas untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat.
Lahan di kawasan GBK ini memiliki nilai sejarah panjang sebagai bagian integral dari fasilitas publik berskala besar. Sejarah mencatat, lahan ini pertama kali dibebaskan pada tahun 1959 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games IV. Fakta ini dikemukakan oleh Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara, yang menegaskan bahwa penguasaan lahan oleh pihak swasta selama lima dekade terakhir merupakan sebuah privilese.
Bambang Eko Suhariyanto juga memberikan sinyal adanya berbagai kejanggalan dalam pengelolaan lahan tersebut selama setengah abad terakhir, yang mendasari keputusan pemerintah untuk mengambil alih kembali. Pengambilalihan ini tidak hanya sekadar pengembalian aset, tetapi juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara demi kepentingan publik yang lebih luas.
Pemerintah mengimbau manajemen PT Indobuildco untuk bersikap kooperatif dalam proses pengambilalihan ini. Ditekankan bahwa penundaan pelaksanaan putusan pengadilan hanya akan memperburuk iklim usaha serta menimbulkan kecemasan yang tidak perlu bagi para pekerja dan keluarga mereka. Kerjasama yang baik diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dan memastikan transisi aset berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak lebih lanjut.
Pengambilalihan Hotel Sultan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih besar untuk menertibkan dan mengembalikan aset-aset negara yang dikuasai secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegasan kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola aset nasional. Pengembalian lahan strategis ini diharapkan dapat membuka peluang baru untuk pengembangan fasilitas yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas di masa mendatang, sejalan dengan visi pengelolaan Komplek GBK sebagai pusat olahraga, seni, dan budaya yang representatif.
