Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti carut-marut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Jawa Barat. Berbagai persoalan teknis dan administratif dilaporkan muncul sejak awal proses, mulai dari gangguan sistem pendaftaran yang masif, dugaan pengurangan skor seleksi peserta secara sepihak, hingga kasus maladministrasi yang berujung pada pengaduan orang tua ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
Hasil pemantauan yang dirilis FSGI pada Minggu, 21 Juni 2026, memaparkan sejumlah polemik yang mewarnai pelaksanaan SPMB MAUNG di Jawa Barat. Program unggulan yang diperuntukkan bagi calon siswa SMA dan SMK di 41 sekolah ini ternyata diwarnai berbagai kendala yang menyulitkan calon peserta didik dan orang tua. Website resmi SPMB Jawa Barat dilaporkan mengalami gangguan berulang kali, bahkan sampai kehilangan data pendaftar. Kondisi ini tentu saja menimbulkan frustrasi dan kebingungan di kalangan calon murid yang berupaya mendaftar.
Lebih mengkhawatirkan lagi, FSGI menerima laporan adanya dugaan pengurangan skor seleksi peserta secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang memadai. "Sejumlah orang tua memprotes perubahan nilai karena skor seleksi atau nilai anak mereka berkurang secara tiba-tiba tanpa kejelasan, yang menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan," ujar Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, pada Minggu, 21 Juni 2026. Fenomena ini tentu saja menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan transparansi proses seleksi.
Pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) juga tak luput dari sorotan. FSGI menilai proses ini berjalan tidak transparan dan membingungkan peserta, sehingga memicu polemik di tengah masyarakat. Kurangnya kejelasan dalam metode pemetaan dan penilaian berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi calon peserta didik.
Akibat akumulasi berbagai persoalan tersebut, ratusan orang tua calon siswa terpaksa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menuntut penjelasan dan transparansi. Sebagian dari mereka bahkan telah secara resmi melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, menandakan seriusnya dampak dari kekacauan ini.
Situasi ini bahkan telah menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Komisi terkait di DPRD Jawa Barat dilaporkan telah melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa aplikasi serta sistem yang digunakan dalam SPMB 2026 belum matang sejak awal pelaksanaannya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa persiapan teknis dan infrastruktur yang memadai belum sepenuhnya tersedia, yang berujung pada berbagai kendala di lapangan.
Di tengah carut-marut pelaksanaan SPMB di Jawa Barat, FSGI memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan SPMB 2026 di DKI Jakarta yang dinilai berjalan lebih baik. Organisasi guru tersebut menyebut Jakarta sebagai daerah yang paling siap dalam mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses penerimaan murid baru tahun ini.
Kesiapan Jakarta ini, menurut FSGI, ditopang oleh perencanaan yang matang dan dilakukan jauh sebelum pelaksanaan SPMB dimulai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta proaktif menggelar uji publik regulasi dan sistem, melakukan sosialisasi intensif hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, serta membangun berbagai kanal layanan pengaduan untuk memudahkan akses informasi dan penyelesaian masalah bagi masyarakat.
Pengelolaan sistem pendaftaran di Jakarta juga dinilai berjalan relatif lancar karena dilakukan secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikan dan jalur penerimaan. Pendekatan ini meminimalkan potensi penumpukan dan gangguan sistem. Selain itu, pemerintah daerah membuka posko layanan di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, hingga sekolah, untuk memberikan bantuan langsung kepada peserta yang mengalami kendala.
"Pelaksanaan SPMB DKI Jakarta semakin tertata di setiap jalur dan jenjang serta paling siap mengantisipasi permasalahan yang muncul," demikian tertulis dalam laporan pemantauan FSGI. Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam hal persiapan dan manajemen antara kedua provinsi.
FSGI menegaskan komitmennya untuk terus memantau pelaksanaan SPMB 2026 hingga seluruh tahapan berakhir pada 10 Juli mendatang. Organisasi ini menekankan bahwa pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung secara transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh calon peserta didik, di mana pun mereka berada. Isu ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dan kesiapan dalam penyelenggaraan sistem penerimaan peserta didik baru di masa mendatang.
