Badan Perfilman Indonesia (BPI) memberikan peringatan tegas terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam industri perfilman. BPI menekankan bahwa setiap pemanfaatan AI dalam produksi film, terutama yang melibatkan citra atau suara aktor, wajib mendapatkan izin resmi dan mempertimbangkan kompensasi yang layak bagi para aktor yang bersangkutan. Aturan ini diharapkan dapat melindungi hak-hak pekerja seni di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Ketua BPI, Gunawan Paggaru, dalam keterangannya pada Rabu (17/7/2024), menegaskan bahwa penggunaan AI dalam proses kreatif dan produksi film harus tetap tunduk pada regulasi yang ada. “Penggunaan AI itu kan harus ada kaidah-kaidahnya. Terutama kalau sudah menyangkut hak cipta dan hak moral dari para aktor,” ujar Gunawan.
Permasalahan hak cipta dan hak moral ini menjadi krusial ketika AI digunakan untuk mereplikasi atau memanipulasi penampilan aktor. Gunawan menjelaskan bahwa jika ada aktor yang ‘dimasukkan’ ke dalam sebuah film menggunakan teknologi AI, maka hal tersebut haruslah melalui persetujuan dari aktor yang bersangkutan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kompensasi yang adil sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan citra dan karya mereka.
“Kalau memang ada aktor yang dimasukkan ke dalam filmnya lewat AI, itu harus ada izinnya. Dan tentu saja, harus ada kompensasinya,” tegas Gunawan.
BPI juga menyoroti potensi AI sebagai alat bantu produksi yang dapat mempermudah berbagai aspek dalam pembuatan film. Namun, Gunawan mengingatkan bahwa kemudahan tersebut tidak boleh mengabaikan aspek etika dan hukum. Ia menyadari bahwa teknologi AI dapat membantu dalam efisiensi produksi, namun hal tersebut tidak lantas berarti dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan hak-hak para pekerja seni.
Lebih lanjut, Gunawan menambahkan bahwa BPI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi yang masuk ke dalam industri perfilman Indonesia berjalan sesuai dengan koridor hukum dan etika. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen BPI dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri perfilman nasional, sekaligus melindungi kesejahteraan para seniman di dalamnya.
