Prancis, melalui Presiden Emmanuel Macron, dengan tegas menolak tuntutan Amerika Serikat untuk mencabut kebijakan pajak digital yang baru-baru ini diberlakukan. Keputusan ini, yang diambil pada Senin, 15 Juni 2026, menandai eskalasi ketegangan dagang antara kedua negara menjelang pertemuan puncak Kelompok Tujuh (G7) di Evian. Sikap Prancis ini menegaskan kedaulatan hukum Eropa dalam menghadapi tekanan ekonomi dari kekuatan global.
Pajak digital yang dikenakan Prancis menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Macron menilai kebijakan ini sebagai hak prerogatif negara untuk mengatur ekonomi digital di wilayahnya. Namun, langkah ini memicu reaksi keras dari Washington yang mengancam akan membalas dengan memberlakukan tarif baru pada komoditas ekspor unggulan Prancis.
"Pajak digital ini, yang telah diputuskan dan diterapkan oleh beberapa negara Eropa, adalah bagian dari hukum kita," ujar Presiden Macron dalam wawancara televisi TF1 dari lokasi pertemuan G7. Pernyataannya menekankan bahwa keputusan Prancis terkait pajak digital tidak dapat dinegosiasikan berdasarkan intervensi eksternal.
Ketegangan diplomatik ini diprediksi akan menjadi salah satu agenda krusial dalam forum G7. Macron menegaskan bahwa posisi Prancis tidak akan goyah di hadapan tekanan ekonomi dari pihak luar. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak berhak menentukan hukum yang berlaku di Eropa maupun Prancis.
"Bukan AS yang menentukan hukum Eropa atau Prancis – itu normal dan tidak akan berbeda, setidaknya selama saya masih menjabat," tegas Macron, menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan nasional dan kedaulatan hukum Eropa.
Sebelumnya, ancaman pembalasan ekonomi dari Amerika Serikat telah disampaikan secara terbuka melalui media massa. Washington mengidentifikasi industri minuman alkohol Prancis sebagai target utama retaliasi. Jika Prancis tetap bersikukuh dengan kebijakan pajak digitalnya, Amerika Serikat berencana mengenakan hambatan tarif yang signifikan pada produk-produk tersebut.
Presiden AS Donald Trump sendiri telah menyampaikan ancamannya secara eksplisit. Dalam sebuah wawancara dengan New York Post, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat "tidak akan punya pilihan" selain memberlakukan tarif 100% pada anggur Prancis apabila Paris tidak mencabut pajak digitalnya yang menyasar perusahaan teknologi AS. Ancaman ini menunjukkan keseriusan Washington dalam menekan Prancis agar tunduk pada tuntutannya.
Meskipun situasi diplomatik antara kedua negara memanas, Macron tetap membuka pintu dialog. Ia menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembicaraan bilateral guna membahas persoalan pajak digital secara langsung dengan Presiden Trump.
"Kita akan melakukan diskusi yang penuh hormat tetapi tegas," kata Macron, mengindikasikan bahwa Prancis akan tetap mempertahankan pendiriannya namun tetap terbuka untuk mencari solusi diplomatik.
Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih masih memilih untuk bungkam dan belum memberikan pernyataan balasan resmi terkait tanggapan dari pemimpin Prancis tersebut. Belum ada rincian teknis lebih lanjut mengenai kapan rencana pengenaan tarif pada anggur Prancis akan mulai diberlakukan, meninggalkan ketidakpastian dalam hubungan dagang kedua negara.
Latar belakang pemberlakuan pajak digital oleh Prancis dan negara-negara Eropa lainnya adalah untuk memastikan perusahaan teknologi besar, yang sering kali beroperasi secara global dengan struktur pajak yang kompleks, turut berkontribusi pada pendapatan negara tempat mereka beroperasi. Kebijakan ini juga dilihat sebagai upaya untuk menciptakan lapangan permainan yang lebih adil bagi perusahaan teknologi lokal yang mungkin menghadapi beban pajak yang berbeda.
Amerika Serikat, di sisi lain, memandang pajak digital yang diterapkan oleh negara lain sebagai tindakan diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan teknologinya yang dominan di pasar global. Kekhawatiran AS adalah bahwa pajak semacam itu dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan AS, serta mengurangi daya saing mereka di kancah internasional.
Pertemuan G7 di Evian menjadi sorotan karena menjadi forum bagi para pemimpin ekonomi terbesar dunia untuk membahas isu-isu global, termasuk perdagangan internasional dan kebijakan fiskal. Ketegangan antara Prancis dan AS terkait pajak digital berpotensi membayangi agenda utama pertemuan tersebut dan menimbulkan perdebatan sengit di antara para pemimpin negara anggota.
Dampak dari perang dagang ini dapat meluas. Selain ancaman terhadap industri anggur Prancis, potensi retaliasi AS dapat menyasar sektor-sektor lain yang memiliki kepentingan dagang signifikan dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, jika Prancis terus bersikukuh, AS dapat melanjutkan langkah-langkah tarif lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan bisnis di kedua negara serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
Masyarakat internasional akan mengamati dengan cermat bagaimana kedua negara ini menavigasi krisis diplomatik ini, terutama bagaimana resolusi dari isu pajak digital akan memengaruhi lanskap perdagangan global di masa depan. Sikap tegas Macron dalam mempertahankan kedaulatan hukum Eropa menunjukkan tren yang lebih luas di mana negara-negara Eropa berusaha untuk mengatur ekonomi digital yang berkembang pesat dan memastikan bahwa perusahaan teknologi global memberikan kontribusi yang setara terhadap perekonomian mereka.
