Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa upaya pemulihan pasca bencana hidrometrologi yang melanda Sumatera diperkirakan akan memakan waktu lebih dari satu tahun. Pernyataan ini disampaikan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak.
Menurut Mendagri, lamanya proses pemulihan ini bukan tanpa alasan. Beliau menjelaskan, skala kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana hidrometrologi, seperti banjir dan longsor, membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. “Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan ini tidak bisa selesai dalam satu tahun,” ujar Tito Karnavian.
Berbagai faktor menjadi kendala utama dalam percepatan pemulihan. Salah satunya adalah luasnya area yang terdampak bencana, yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera. Hal ini memerlukan mobilisasi sumber daya yang besar, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun bantuan dari berbagai pihak lainnya.
Selain itu, jenis kerusakan yang terjadi juga bervariasi, mulai dari infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan, serta rumah-rumah warga. Perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur ini membutuhkan perencanaan matang, studi kelayakan, serta alokasi anggaran yang tidak sedikit. “Ini bukan hanya soal membangun kembali, tetapi juga memastikan ketahanan infrastruktur di masa depan agar tidak mudah rusak kembali oleh bencana serupa,” tambahnya.
Tantangan lain yang dihadapi adalah aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal, sehingga pemulihan ekonomi dan penyediaan hunian sementara maupun permanen menjadi prioritas. Proses ini membutuhkan waktu untuk adaptasi dan reintegrasi masyarakat ke dalam kehidupan normal.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi tantangan ini. Koordinasi yang baik antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan. “Kita perlu bekerja sama secara intensif, memetakan prioritas, dan memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
