Tujuh tahun lalu, tepatnya pada 20 Mei 2019, seorang pemuda Australia berusia 20 tahun bernama Daniel Jackson mengumumkan pendirian Republik Verdis. Negara mikro ini diproklamasikan di atas sebidang tanah seluas 125 hektare yang terletak di antara perbatasan Serbia dan Kroasia, tepat di sepanjang aliran Sungai Danube. Keberadaan Verdis sendiri terinspirasi oleh fenomena negara mikro lain yang belum diakui secara internasional, Liberland, yang lokasinya berjarak sekitar 20 kilometer di utara Verdis. Nama "Verdis" dipilih karena kemiripannya dengan kata Latin "viridis" yang berarti hijau, mencerminkan visi awal negara tersebut yang sangat berfokus pada isu-isu lingkungan.
Lahan yang kini menjadi klaim Verdis sejatinya merupakan wilayah sengketa perbatasan antara Serbia dan Kroasia. Kedua negara memiliki interpretasi berbeda mengenai garis batas. Serbia menganggap perbatasan berada di garis tengah Sungai Danube, sementara Kroasia berpegang pada batas kadaster berdasarkan peta lama. Perbedaan ini menciptakan beberapa kantong tanah yang tidak diklaim oleh kedua negara, termasuk area yang kemudian menjadi dasar pendirian Verdis.
Daniel Jackson, seorang representatif dari generasi Gen Z, mengklaim mendapat sambutan positif dari otoritas Serbia saat mendirikan Verdis. Namun, respons dari Kroasia justru sebaliknya, negara tersebut menolak mengakui keberadaan Verdis. Klimaks dari penolakan ini terjadi pada Oktober 2023, ketika Jackson bersama sekelompok warganya diusir paksa oleh polisi Kroasia saat mencoba melakukan pemukiman permanen di wilayah tersebut.
Akibat insiden pengusiran tersebut, Daniel Jackson kini ‘mengungsi’ dan memilih menetap di Donver, Inggris. Meski berjarak ribuan kilometer dari tanah impiannya, ia tetap menjalankan peran sebagai presiden. Kesehariannya diwarnai dengan atribut kepresidenan, seperti mengenakan jas dan dasi, serta pin bendera Verdis. Sebuah bendera putih-biru Verdis juga terpampang di sudut ruangannya, menjadi pengingat visual akan negara yang ia cita-citakan.
Pemerintahan Verdis beroperasi secara sukarela, dengan Daniel Jackson dan timnya mencari berbagai cara untuk mendanai operasional negara mikro mereka. Pendapatan dikumpulkan melalui penjualan merchandise, penggalangan dana publik, serta skema kewarganegaraan yang menawarkan peluang bagi investor. Jackson optimis, mengklaim telah melakukan dialog positif dengan para pemimpin negara tetangga dan yakin Verdis akan mendapatkan pengakuan di masa depan. Ia bahkan sempat melontarkan candaan tentang kemungkinan Verdis berpartisipasi dalam ajang Eurovision, serta minat beberapa pihak untuk membentuk tim olahraga nasional.
Namun, pertanyaan krusial tetap menggantung: mampukah Verdis secara resmi menjadi sebuah negara? Tujuh tahun setelah deklarasi pendiriannya, belum ada satu pun negara di dunia yang memberikan pengakuan. Menurut Harry Hobbs, seorang Guru Besar Hukum dari University of New South Wales yang ahli dalam bidang negara mikro, terdapat empat syarat utama agar sebuah entitas diakui sebagai negara. Syarat tersebut meliputi teritori yang jelas, populasi permanen, adanya pemerintahan yang berfungsi, serta kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
Hobbs berpendapat bahwa Daniel Jackson mungkin telah memenuhi tiga dari empat syarat tersebut, yaitu klaim teritori, adanya pemerintahan, dan upaya membangun hubungan. Namun, bukti kehadiran fisik dan pembentukan populasi permanen di lahan tersebut menjadi poin krusial yang masih perlu dibuktikan. "Jika dia bisa menetap di sana dan berhasil mengumpulkan kelompok yang terdiri dari 50, 60, atau 100 orang, itu mungkin cukup untuk menyatakan, ‘Saya memiliki populasi tetap, saya adalah sebuah negara’," ujar Hobbs, mengutip laporan ABC.
Meskipun demikian, Hobbs menekankan bahwa pemenuhan kriteria hukum internasional ini belum tentu berujung pada pengakuan de facto. "Meskipun ia mungkin memenuhi kriteria hukum internasional untuk sebuah negara, pertanyaan selanjutnya adalah: lalu apa gunanya?" tanyanya. "Anda bisa menyatakan diri sebagai sebuah negara, tetapi jika negara lain tidak memperlakukan Anda sebagai negara, itu sebenarnya tidak membantu." Ia menambahkan, pengakuan dari negara-negara besar seringkali bergantung pada adanya keuntungan timbal balik. Jika tidak ada manfaat strategis atau ekonomi bagi negara-negara besar, kemungkinan besar mereka tidak akan memberikan pengakuan.
Fenomena negara mikro seperti Verdis bukanlah hal baru. Diperkirakan terdapat ratusan negara mikro di seluruh dunia, dan beberapa di antaranya bahkan didirikan di Australia. Alasan pendiriannya pun beragam, mulai dari upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti pengurangan pajak hingga tujuan inklusi sosial dan pembentukan komunitas. Hobbs mencatat, seringkali negara mikro menjadi wadah bagi komunitas untuk bersatu.
Sebagian besar negara mikro dianggap tidak berbahaya. Namun, masalah muncul ketika individu yang rentan menjadi korban dari euforia atau janji-janji yang ditawarkan. Hobbs menyoroti pengalaman selama krisis pengungsi Suriah, di mana banyak orang mendaftar ke negara-negara mikro dengan harapan mendapatkan suaka. "Orang-orang mengeluarkan banyak uang untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka, hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah ditipu," ungkapnya, menggambarkan potensi eksploitasi dalam fenomena ini. Bagi Verdis, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional masih panjang dan penuh tantangan, berbenturan antara aspirasi idealis pendirinya dan realitas politik global yang kompleks.
