Iran secara mengejutkan mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk lalu lintas pelayaran komersial, sebuah langkah yang diklaim sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Keputusan sepihak ini diambil tepat menjelang dibukanya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada hari Minggu, 21 Juni 2026. Penutupan jalur vital yang dilalui seperlima pasokan energi global ini sontak menambah lapisan ketidakpastian baru di tengah upaya mencari solusi permanen bagi konflik di Timur Tengah.
Langkah Iran ini, seperti dilaporkan Bloombergtechnoz, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Hingga kini, dampak langsung terhadap aktivitas pelayaran di Selat Hormuz belum sepenuhnya terlihat, mengingat jutaan barel minyak dilaporkan masih berhasil melewati jalur strategis tersebut setiap harinya. Namun, ancaman penutupan ini sendiri sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran pasar global terkait stabilitas pasokan energi.
Menurut laporan kantor berita semi-resmi Tasnim, Komando Militer Gabungan Iran menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz merupakan tindakan operasional pertama Teheran sebagai respons atas serangan berkelanjutan yang dilancarkan Israel di wilayah selatan Lebanon. Eskalasi pertempuran antara militer Israel dan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon ini sebelumnya sempat menyebabkan penundaan jadwal perundingan damai yang seharusnya dimulai pada hari Jumat.
Meskipun sempat tertunda, perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya kembali berjalan sesuai rencana. Konfirmasi datang dari Pakistan, yang mengumumkan bahwa Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Panglima Militer Jenderal Asim Munir sedang dalam perjalanan menuju Burgenstock, Swiss, untuk menghadiri pertemuan tersebut. Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyatakan keyakinannya terhadap upaya perdamaian. "Saya sangat percaya diri kita dapat mempertahankan gencatan senjata ini," ujar Vance dalam sebuah wawancara dengan Fox News. "Kita harus memberikan kesempatan bagi negosiasi ini."
Delegasi Iran yang berangkat ke Swiss dipimpin oleh Ketua Parlemen dan negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf. Turut serta dalam delegasi tersebut adalah Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati, sebagaimana dilaporkan oleh media pemerintah IRIB News. Sementara itu, utusan khusus AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dilaporkan telah tiba di lokasi untuk mempersiapkan pembicaraan tingkat teknis.
Sebelum eskalasi konflik, Selat Hormuz memegang peranan krusial sebagai jalur transit utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia. Harapan sempat muncul setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk mengakhiri blokade ganda di jalur tersebut. Kesepakatan ini memungkinkan kapal-kapal untuk menggunakan dua jalur pelayaran, satu di dekat pantai Iran dan satu lagi di sisi selatan dekat pantai Oman.
Namun, Iran sebelumnya telah mengeluarkan panduan kepada perusahaan pelayaran, mewajibkan kapal untuk mendapatkan izin dari Teheran sebelum melintasi perairan tersebut, dengan alasan adanya dugaan pemasangan ranjau di bagian tengah selat. Klaim Iran ini kontras dengan pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM) pada hari Sabtu yang mencatat peningkatan lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz, dengan 55 kapal dagang yang mengangkut kargo dan lebih dari 17 juta barel minyak melintas.
Mantan Duta Besar AS untuk Israel, Daniel Shapiro, berpendapat bahwa langkah Iran menutup selat ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi diplomasi mereka. "Iran mengumumkan penutupan selat, tetapi belum jelas apakah itu lebih dari sekadar retorika," kata Shapiro. "Di saat yang sama, mereka mengirim negosiator ke Swiss. Itu menunjukkan mereka tidak ingin kehilangan manfaat yang dijanjikan dalam nota kesepahaman ini."
Sementara itu, Donald Trump menegaskan bahwa Iran tidak berhak mengenakan biaya apa pun kepada kapal yang melintasi Hormuz, bahkan setelah masa gencatan senjata 60 hari berakhir. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan bahwa hanya Amerika Serikat yang memiliki wewenang untuk mengenakan biaya atas jasa perlindungan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Respons Internal Iran dan Ketegangan yang Berlanjut di Lebanon
Penutupan Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dinilai oleh Alaeddin Boroujerdi, anggota komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, sebagai respons terhadap pelaksanaan sepihak kesepakatan gencatan senjata awal oleh pihak lawan. "Sudah sewajarnya kami memanfaatkan pengaruh yang kami miliki," ujarnya di televisi pemerintah. "Langkah ini merupakan tindakan operasional serius pertama kami, yang kami harap akan efektif. Pihak lain tidak boleh bertindak dengan cara yang memaksa IRGC menggunakan instrumen tekanan lainnya."
Meskipun ada ancaman penutupan, Kepala Divisi Advisory EOS Risk Group, Martin Kelly, mencatat bahwa Iran telah beberapa kali menyatakan Selat Hormuz ditutup pasca-gencatan senjata AS-Iran disepakati, namun tidak selalu menegakkannya secara ketat di lapangan. "Saya memperkirakan hal seperti ini akan terjadi lagi dan lagi dalam beberapa hari serta beberapa minggu ke depan," kata Kelly. "Iran menggunakan pengaruhnya atas Selat Hormuz untuk mencoba memaksa tercapainya gencatan senjata di Lebanon."
Eskalasi militer di kawasan Timur Tengah masih terus membayangi. Militer Lebanon melaporkan bahwa Israel terus melancarkan serangan ke wilayah selatan negara itu dan Lembah Bekaa, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Di sisi lain, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah menargetkan sejumlah lokasi Hizbullah setelah kelompok tersebut menembakkan lebih dari 50 proyektil ke arah pasukan Israel.
Ketegangan geopolitik yang memuncak ini mulai terasa dampaknya pada pasar energi. Harga minyak Brent dilaporkan menguat sekitar 0,9% menjadi US$80 per barel pada perdagangan Jumat, mencerminkan kekhawatiran pasar global atas keberlanjutan pasokan energi jika konflik regional ini terus berlanjut tanpa mereda.
