Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti menegaskan potensi aksi demonstrasi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera direspons membaik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Presiden Mahasiswa Trisakti, Dhenni Ribowo, menyatakan pihaknya tidak memberikan tenggat waktu spesifik, namun akan mencermati perkembangan situasi dalam satu hingga dua minggu ke depan.
"Namun bila dalam seminggu sampai dua minggu ini tidak ada perubahan atau malah lebih parah. Pasti rakyat berteriak dengan sendirinya," ungkap Dhenni Ribowo saat dihubungi pada Jumat, 19 Juni 2026. Pernyataan ini mengindikasikan kesiapan mahasiswa untuk kembali turun ke jalan jika kondisi yang ada tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
Aksi demonstrasi yang telah berlangsung pada Jumat sebelumnya di depan Gedung DPR menjadi momentum bagi berbagai elemen mahasiswa, termasuk BEM Universitas Trisakti, untuk menyuarakan aspirasi nasional. Tuntutan utama yang diajukan meliputi pemulihan ekonomi dan politik secara menyeluruh, pemberantasan pejabat negara yang dianggap tidak kompeten, serta pengembalian supremasi sipil.
Setelah pelaksanaan aksi tersebut, perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk HMI MPO, BEM Universitas Trisakti, BEM Esa Unggul, dan BEM Universitas Mercu Buana, diterima oleh pimpinan DPR. Dalam pertemuan itu, DPR memberikan sejumlah janji untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Salah satu poin penting yang disepakati adalah upaya DPR untuk membantu menyelesaikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang meresahkan masyarakat.
Namun, tidak semua tuntutan mahasiswa mendapatkan respons yang memuaskan. Dhenni Ribowo menyoroti bahwa aspirasi terkait supremasi sipil, khususnya penyelesaian masalah militerisme di Papua yang diangkat melalui film dokumenter "Pesta Babi," belum mendapat jawaban konkret dari pihak DPR. "Belum ada jawaban," tegasnya, menunjukkan adanya celah dalam dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat.
Dalam konteks tuntutan mahasiswa terkait isu ekonomi, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, diketahui melakukan komunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa terkait penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, BGN saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran.
Saan Mustopa menjelaskan bahwa dalam sisa waktu yang ada, terdapat potensi penghematan tata kelola anggaran sekitar Rp 70 triliun dari program MBG yang dinilai tidak efisien. "Dalam sisa waktu itu, ada penghematan tata kelola sekitar Rp 70 triliun dari hasil penyisiran dari program MBG tidak efisien," ujar Saan di Gedung DPR pada Jumat, 19 Juni 2026.
Selain isu MBG, Dasco juga dilaporkan berkomunikasi langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Komunikasi ini menanggapi keresahan mahasiswa mengenai kenaikan harga BBM jenis Pertamax serta kelangkaan BBM bersubsidi. "Dasco komunikasi dengan menteri ESDM didengar langsung mahasiswa," kata Saan Mustopa, mengonfirmasi bahwa menteri ESDM telah mendengar langsung aspirasi mahasiswa.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menambahkan bahwa Bahlil Lahadalia telah memberikan jaminan akan segera memenuhi kebutuhan subsidi dan mengatasi kelangkaan BBM dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat meredakan gejolak di masyarakat terkait ketersediaan energi.
Di sisi lain, mahasiswa juga mengajukan permintaan kepada DPR agar menghentikan proses hukum terhadap 15 mahasiswa Universitas Trisakti yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari kericuhan saat aksi unjuk rasa memperingati 27 tahun Tragedi Reformasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada 21 Mei 2025.
Menanggapi hal ini, Saan Mustopa mengungkapkan bahwa Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari solusi terbaik terkait masalah tersebut. "Dua mahasiswa Mercu Buana yang ditahan ketika mau berangkat ke DPR 2 juga sudah dikomunikasikan. Selesai ini mudah lepas," imbuh Saan, memberikan sinyal positif terkait penanganan kasus mahasiswa yang ditahan.
Situasi ini menunjukkan adanya dinamika komunikasi yang intens antara mahasiswa, DPR, dan pemerintah. Namun, respons yang belum menyeluruh terhadap semua tuntutan, terutama terkait isu HAM dan supremasi sipil, menjadi catatan penting yang akan terus dipantau oleh BEM Universitas Trisakti. Keberhasilan DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti janji-janji yang telah disampaikan akan menjadi penentu apakah demonstrasi susulan dapat dihindari atau justru semakin membesar. Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana kedua belah pihak akan bertindak dalam satu hingga dua minggu ke depan.
