Data terbaru menunjukkan bahwa insentif kendaraan listrik (EV) di Jakarta mayoritas dinikmati oleh individu yang memiliki lebih dari satu unit kendaraan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program pemerintah dalam menjangkau target yang lebih luas.
Rata-rata pemilik mobil listrik di ibu kota tercatat memiliki setidaknya dua unit kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka yang mampu membeli mobil listrik, yang notabene masih memiliki harga premium, juga memiliki kemampuan finansial untuk memiliki kendaraan lain. Akibatnya, insentif yang diberikan pemerintah, seperti keringanan pajak atau bebas ganjil-genap, lebih banyak dirasakan oleh segmen masyarakat yang secara ekonomi sudah berada di posisi atas.
Salah satu alasan utama di balik situasi ini adalah pertimbangan fungsionalitas. Pemilik kendaraan ganda seringkali menggunakan mobil listrik sebagai opsi kedua untuk mobilitas dalam kota yang lebih ramah lingkungan, sementara kendaraan konvensional mereka tetap digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau kebutuhan spesifik lainnya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pemilik mobil listrik di Jakarta yang enggan disebutkan namanya. “Mobil listrik ini enak buat keliling kota, tapi kalau mau keluar kota atau bawa barang banyak, ya mobil yang satu lagi yang dipakai. Jadi memang punya dua mobil itu lebih praktis,” ujarnya.
Selain itu, harga mobil listrik yang masih relatif tinggi juga menjadi faktor penentu. Meskipun insentif dapat sedikit meringankan beban pembelian, kepemilikan mobil listrik masih merupakan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, konsumen yang memiliki kemampuan finansial lebih cenderung menjadi penerima manfaat utama. Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya yang belum merata di seluruh wilayah Jakarta juga bisa mendorong pemilik kendaraan untuk tetap mempertahankan kendaraan konvensional sebagai cadangan.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sebelumnya telah memberikan berbagai insentif untuk mendorong adopsi mobil listrik di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pembebasan dari aturan ganjil-genap. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Namun, temuan mengenai dominasi pemilik kendaraan ganda dalam menikmati insentif ini menuntut evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pemberian insentif. Perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan dapat lebih efektif menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang hanya memiliki satu unit kendaraan, agar manfaat mobil listrik dapat dirasakan secara lebih merata dan tujuan pelestarian lingkungan tercapai secara optimal.
