Jakarta – Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kekuatan penyeimbang menuai sorotan dari sejumlah partai politik. Ketegasan posisi PDI Perjuangan dipertanyakan, terutama setelah muncul isu keterlibatan kadernya dalam aksi demonstrasi di Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu yang pertama menyuarakan kekhawatiran ini.
Ketua Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jazilul Fawaid, meminta PDI Perjuangan untuk bersikap lebih tegas. Ia menilai posisi partai berlambang banteng moncong putih itu masih terkesan abu-abu di mata publik. "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Jazilul menekankan pentingnya soliditas seluruh elemen politik untuk menyukseskan program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. "Kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu," jelasnya. Ia berpandangan bahwa tanpa kesatuan dan kejelasan sikap, roda pemerintahan akan sulit berjalan optimal.
Pandangan serupa juga datang dari Partai Golkar. Anggota Fraksi Partai Golkar, Sarmuji, mempertanyakan implementasi nyata dari konsep penyeimbang yang diusung PDI Perjuangan. Ia merasa belum melihat adanya keseimbangan yang jelas dari partai tersebut. "Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji pada Jumat (19/6/2026).
Sarmuji menilai bahwa peran penyeimbang seharusnya memiliki tolok ukur yang jelas, bukan sekadar klaim tanpa bukti konkret. Ia menyerahkan penilaian akhir mengenai efektivitas peran PDI Perjuangan sebagai penyeimbang kepada masyarakat luas.
Namun, di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki pandangan yang berbeda. PAN justru menilai langkah politik PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan kabinet adalah hal yang wajar dan bahkan menguntungkan bagi demokrasi Indonesia. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, berpendapat bahwa keberadaan kekuatan penyeimbang di parlemen sangat penting untuk menjaga iklim pengawasan.
"PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDI-P mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah," ujar Viva dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026). Ia menambahkan bahwa fungsi kontrol yang dijalankan oleh PDI Perjuangan merupakan sesuatu yang lumrah dalam sistem demokrasi.
"Jika PDI-P bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan," ungkap Viva. Menurutnya, PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan secara otomatis akan menjalankan fungsi checks and balances terhadap eksekutif.
Menanggapi berbagai kritik yang dilontarkan oleh partai-partai koalisi pemerintah, internal PDI Perjuangan memberikan jawaban tegas mengenai independensi sikap politik mereka. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa posisi politik partainya sangat jelas, yakni sebagai penyeimbang yang mendengarkan suara masyarakat dan setia pada konstitusi.
"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026). Ia menekankan bahwa keberpihakan partainya diukur berdasarkan substansi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan berdasarkan transaksi jabatan atau bagi-bagi kekuasaan.
"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," lanjut Ganjar. Ia mengingatkan agar fungsi pengawasan di DPR RI tetap berjalan optimal tanpa harus terikat oleh kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Ganjar juga mengkritik anggapan bahwa posisi yang tidak berada di dalam pemerintahan itu abu-abu. Baginya, justru yang abu-abu adalah ketika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi, bukan berdasarkan substansi kebijakan. Ia menegaskan bahwa esensi utama sistem parlemen adalah menjaga keseimbangan kekuasaan agar aspirasi rakyat kecil tetap tersalurkan dengan baik.
"Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca," tegas Ganjar. Ia juga menjamin posisi politik partainya tidak berubah sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa pemerintahan sekarang, dengan fokus pada keberpihakan pada rakyat.
Penjelasan mengenai substansi penyeimbang kekuasaan juga dipertegas oleh Ketua DPP PDI Perjuangan lainnya, Deddy Yevri Sitorus. Menjawab pertanyaan dari Partai Golkar mengenai "apa yang perlu diseimbangkan," Deddy menyatakan bahwa jawabannya adalah fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.
"Terkait pertanyaan ‘apa yang perlu diseimbangkan’, saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Deddy menekankan pentingnya keberadaan fraksi yang berani mengkritik jalannya pemerintahan agar lembaga legislatif tidak sekadar menjadi pelengkap. "Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" lanjutnya. Ia menjelaskan bahwa peran di luar kabinet justru memberikan kebebasan bagi partai untuk memberikan masukan objektif yang membangun bagi negara.
"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," ungkap Deddy. Ia menyoroti bahwa jika semua partai berada dalam pemerintahan, fungsi checks and balances akan bergeser ke jalanan dalam bentuk demonstrasi.
Deddy juga mengaku sering mendengar keluh kesah dari sesama anggota dewan mengenai keterbatasan ruang gerak akibat posisi partai politik yang berada di dalam koalisi pemerintah. Ia meminta agar semua pihak menghormati sistem demokrasi yang sehat dengan membiarkan perbedaan posisi politik antarpartai.
"Saya heran mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok. Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," tutur Deddy.
Ia menyarankan agar partai politik lain lebih berfokus pada penyelesaian kendala infrastruktur dan masalah pelayanan publik. "Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," katanya.
Deddy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa PDI Perjuangan menghargai keputusan partai politik lain yang memilih menikmati akses kekuasaan di pemerintahan. Ia heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan. Sikap saling menghormati antarpartai politik diharapkan dapat terus dijaga demi menciptakan iklim ketatanegaraan yang kondusif di Indonesia.
"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," pungkasnya.
