Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan praktik penggunaan obat manusia, seperti paracetamol dan vitamin B kompleks, untuk menyuburkan tanaman cabai menggegerkan publik. Fenomena ini diduga muncul sebagai respons petani terhadap lonjakan biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) secara tegas menyatakan bahwa praktik ini tidak direkomendasikan dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Muhammad Agung Sunusi, mengklarifikasi bahwa penggunaan obat-obatan seperti paracetamol dan vitamin B kompleks untuk tanaman cabai tidak memiliki landasan ilmiah yang memadai untuk budi daya di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini kemungkinan besar hanya didasarkan pada pengalaman empiris pribadi petani atau informasi yang tersebar di media sosial tanpa verifikasi yang ketat.
"Hingga saat ini belum terdapat bukti ilmiah yang memadai yang menunjukkan bahwa paracetamol dapat meningkatkan produktivitas cabai secara konsisten, aman, dan ekonomis di tingkat lapangan. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dapat dijadikan acuan budi daya yang direkomendasikan," ujar Agung dalam keterangannya.
Kementan secara konsisten mendorong para petani untuk mengutamakan penggunaan pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh (ZPT) yang telah terdaftar secara resmi, memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta mengantongi izin edar dari pihak berwenang. Penggunaan obat-obatan manusia untuk keperluan pertanian, tegas Kementan, belum mendapatkan rekomendasi resmi dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
Terkait isu pelemahan nilai tukar rupiah yang diduga menjadi pemicu praktik ini, Agung mengakui adanya dampak pada harga sebagian bahan baku industri pupuk dan pestisida. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga pasokan serta keterjangkauan sarana produksi pertanian agar kebutuhan petani tetap terpenuhi.
"Fluktuasi nilai tukar memang dapat mempengaruhi harga sebagian bahan baku industri pupuk dan pestisida, tetapi pemerintah terus berupaya menjaga pasokan melalui koordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah agar kebutuhan petani tetap terpenuhi," jelas Agung.
Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi pertanian, Kementan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, memastikan distribusi pupuk bersubsidi dan pupuk komersial berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Hal ini penting untuk menjamin pasokan pupuk yang stabil dan terjangkau.
Kedua, Kementan secara aktif mendorong petani untuk beralih dan meningkatkan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, serta mengadopsi teknologi budidaya yang lebih efisien. Langkah ini diharapkan dapat menekan ketergantungan petani terhadap input pertanian yang bergantung pada impor, sehingga lebih mandiri dan tahan terhadap fluktuasi harga global.
Selanjutnya, ketiga, mendorong penggunaan pestisida dan pupuk yang telah terdaftar sesuai dengan rekomendasi teknis. Penggunaan produk yang telah teruji dan direkomendasikan akan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan tanaman, sekaligus meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan kesehatan.
Keempat, program pendampingan budidaya yang intensif melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) terus digalakkan. Tujuannya adalah agar petani mendapatkan akses terhadap teknologi budidaya yang tepat, inovatif, dan berbasis pada hasil-hasil penelitian ilmiah yang terpercaya.
Potensi Risiko Penggunaan Obat Manusia pada Tanaman
Agung menekankan bahwa hingga kini belum ada kajian resmi di Indonesia yang merekomendasikan penggunaan paracetamol sebagai sarana produksi pertanian. Sebaliknya, praktik penggunaan obat manusia untuk tanaman yang dilakukan secara luas tanpa dasar ilmiah dan pengawasan yang memadai dapat menimbulkan berbagai potensi risiko.
Salah satu risiko utama adalah munculnya residu senyawa farmasi pada lingkungan, yang berpotensi masuk ke dalam rantai pangan jika digunakan secara berlebihan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan organisme lain dalam ekosistem pertanian.
Selain itu, penggunaan obat manusia pada tanaman juga dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam kesuburan dan kesehatan lahan pertanian. Gangguan ini bisa berdampak jangka panjang pada produktivitas lahan.
Agung juga menyoroti potensi pemborosan biaya produksi bagi petani. Karena efektivitasnya belum terbukti secara ilmiah, penggunaan paracetamol atau obat manusia lainnya bisa jadi tidak memberikan hasil yang optimal, sehingga petani justru merugi.
Lebih lanjut, penggunaan obat-obatan manusia pada tanaman dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Hal ini bisa disalahartikan bahwa obat manusia dapat menjadi pengganti input pertanian yang telah melalui proses registrasi dan pengujian ketat.
Beberapa penelitian internasional bahkan telah mengindikasikan bahwa tanaman dapat menyerap paracetamol dari media tanam dan mengakumulasikannya pada jaringan tanaman dalam kondisi tertentu. Meskipun penelitian tersebut dilakukan dalam kondisi laboratorium dan belum menjadi dasar rekomendasi untuk budidaya pertanian skala luas, temuan ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan senyawa farmasi pada tanaman pangan.
Agung menilai bahwa fenomena penggunaan paracetamol dan vitamin B kompleks pada cabai kemungkinan besar didorong oleh upaya petani untuk mencari alternatif yang lebih murah di tengah tingginya biaya produksi. Namun, dari sisi ilmiah dan kebijakan, praktik tersebut belum memiliki dasar rekomendasi resmi dan sebaiknya tidak dipopulerkan.
"Pendekatan budidaya yang mengacu pada Good Agricultural Practices (GAP) tetap menjadi pilihan yang paling aman bagi petani maupun konsumen," pungkas Agung, menekankan pentingnya praktik pertanian yang bertanggung jawab demi keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
