Jepang kembali mencetak rekor suram dalam catatan demografinya. Angka kelahiran pada tahun 2025 dilaporkan mencapai titik terendah sepanjang sejarah, memicu kekhawatiran serius akan krisis ekonomi dan kelangkaan tenaga kerja yang mendalam. Situasi ini menunjukkan bahwa proyeksi penurunan populasi yang diperkirakan baru terjadi di dekade 2040-an, kini terlampaui sekitar 15 tahun lebih cepat.
Data terbaru yang dirilis menunjukkan bahwa jumlah bayi yang lahir di Jepang pada tahun 2025 hanya mencapai 671.236 jiwa. Angka ini merupakan penurunan signifikan, hampir 15.000 jiwa lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Ini sekaligus menandai statistik kelahiran terendah sejak pencatatan resmi dimulai pada tahun 1899, sebuah periode lebih dari satu abad.
Kondisi ini diperparah oleh merosotnya tingkat fertilitas total atau total fertility rate (TFR) Jepang. Angka TFR kini berada di level 1,14 anak per perempuan, jauh di bawah angka ideal 2,1 anak per perempuan yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas populasi suatu negara. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa Jepang menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks, tidak hanya dari sisi demografi, tetapi juga implikasinya terhadap ekonomi, ketersediaan tenaga kerja, hingga daya saing global.
Prof Ronny Rachman Noor, Pakar Genetika Ekologi IPB University, menyoroti bahwa Jepang saat ini menghadapi krisis demografi yang semakin nyata. Ia menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan pergeseran nilai sosial menjadi pemicu utama mengapa banyak generasi muda Jepang memilih untuk menunda pernikahan dan enggan memiliki anak. Biaya hidup yang tinggi di kota-kota besar seperti Tokyo, ditambah dengan budaya kerja yang ketat dan jam kerja panjang, menyulitkan generasi muda untuk mencapai keseimbangan antara karier dan kehidupan keluarga.
Pemerintah Jepang sendiri telah meluncurkan berbagai program insentif untuk mengatasi penurunan populasi, termasuk subsidi pendidikan, penyediaan fasilitas penitipan anak gratis, dan penerapan jam kerja yang fleksibel. Namun, upaya-upaya ini dinilai belum efektif untuk membalikkan tren negatif tersebut. Hambatan budaya yang kuat, di mana norma sosial kerap kali menempatkan perempuan pada pilihan antara karier atau keluarga, menjadi salah satu faktor yang mempersulit keberhasilan program tersebut. "Kestabilan ekonomi belum tercapai karena banyak generasi muda kesulitan memenuhi biaya hidup dan merawat anak," ujar Prof Ronny.
Selain dihantui rendahnya angka kelahiran, Jepang juga tengah menghadapi fenomena penuaan penduduk yang berjalan sangat cepat. Data statistik terkini menunjukkan bahwa hampir 30 persen dari total populasi Jepang kini berusia di atas 65 tahun. Kombinasi antara rendahnya angka kelahiran dan populasi yang menua menciptakan beban ganda bagi negara.
Dampak penurunan jumlah penduduk ini mulai mengancam stabilitas sektor-sektor strategis. Dalam jangka pendek, Jepang menghadapi pengurangan drastis tenaga kerja produktif di tengah membengkaknya beban fiskal negara untuk membiayai fasilitas bagi penduduk lanjut usia. Proyeksi jangka panjang menunjukkan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan minat investasi, berkurangnya jumlah wajib pajak, serta ancaman terhadap keberlanjutan sistem jaminan hari tua. "Penurunan jumlah penduduk ini dapat mengancam keberlanjutan sistem kesejahteraan pensiun dan layanan kesehatan," jelas Prof Ronny. Dari sisi geopolitik, Jepang mungkin perlu mengandalkan aliansi internasional dan otomatisasi untuk tetap kompetitif.
Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja yang semakin mendesak, pemerintah Jepang telah mulai membuka dan memperluas akses bagi kedatangan pekerja asing. Namun, kebijakan ini ternyata memicu resistensi dan belum diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Stanford Japan Barometer pada Februari 2026, melibatkan lebih dari 4.000 responden, menunjukkan bahwa 53 persen masyarakat Jepang tidak setuju dengan kebijakan perluasan penerimaan pekerja asing. Angka penolakan ini meningkat signifikan dibandingkan survei serupa pada tahun 2022 dan 2023.
Prof Kiyoteru Tsutsui dari Stanford University menganalisis bahwa pergeseran sikap publik ini sangat dipengaruhi oleh eskalasi perdebatan politik terkait regulasi imigrasi yang menghangat dalam beberapa tahun terakhir. "Penerimaan pekerja asing telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat Jepang," ungkapnya.
Menanggapi situasi ini, Prof Ronny Rachman Noor menilai Jepang berada di persimpangan jalan yang krusial. Kebutuhan mendesak akan tenaga kerja baru berbenturan dengan hambatan kultural yang masih mengakar kuat di masyarakat. "Budaya di Jepang belum sepenuhnya siap menerima imigrasi dalam jumlah besar. Tekanan demografi dan ekonomi dapat mendorong Jepang menjadi lebih pragmatis, meski dengan batasan yang ketat. Perubahan mungkin akan terjadi, meskipun perlahan," tuturnya.
Hasil riset dari Stanford University juga mengindikasikan bahwa masyarakat Jepang cenderung lebih terbuka menerima pekerja asing yang memiliki kualifikasi spesifik, seperti latar belakang pendidikan tinggi, penguasaan bahasa Jepang yang fasih, pengalaman kerja yang matang, serta profesi yang berkontribusi langsung pada pelayanan publik, misalnya dokter, peneliti, dan tenaga medis.
Kendati demikian, Prof Ronny menekankan bahwa kebijakan imigrasi tidak bisa menjadi satu-satunya solusi jangka panjang. Jepang perlu konsisten melakukan reformasi domestik untuk menciptakan ekosistem sosial yang lebih ramah bagi keluarga dan merangsang generasi muda untuk memiliki keturunan. Di samping reformasi sosial, Jepang diproyeksikan akan semakin masif mengadopsi teknologi robotika, kecerdasan buatan (AI), serta sistem otomatisasi untuk menjaga produktivitas ekonomi di tengah menyusutnya populasi usia produktif. "Penurunan populasi di Jepang menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Reformasi internal untuk keberlanjutan dan kebijakan imigrasi terukur untuk tenaga kerja menjadi kombinasi yang diperlukan," pungkas Prof Ronny.
