Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerja ke wilayah Indonesia bagian timur pada Kamis, 18 Juni 2026, dengan membawa lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Langkah ini diambil untuk memantau langsung pelaksanaan tata kelola proyek makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Ende, Gorontalo, dan Papua. Keterlibatan mahasiswa dalam agenda resmi pemerintah ini memicu beragam tanggapan, mulai dari apresiasi atas transparansi hingga kritik atas nuansa politis.
Kelima mahasiswa yang turut serta dalam kunjungan kerja tersebut adalah Kaletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, dan Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pemilihan mahasiswa ini dilakukan melalui koordinasi antara Sekretariat Wakil Presiden dengan perguruan tinggi masing-masing. Dian Bestari Santi Rahayu, juru bicara Universitas Jenderal Soedirman, menjelaskan bahwa pihaknya menunjuk Rapid Bena Matin, yang juga menjabat sebagai Duta Kampus Unsoed, untuk mendampingi Wakil Presiden. Permintaan dari Sekretariat Wakil Presiden tidak menyertakan kriteria spesifik terkait latar belakang akademik atau organisasi mahasiswa yang diminta.
Langkah Gibran yang melibatkan segelintir mahasiswa dalam kegiatan kunjungan kerja resmi ini tidak luput dari sorotan pengamat politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan upaya Wakil Presiden untuk menyelaraskan diri dengan dinamika gerakan mahasiswa yang belakangan ini semakin aktif menyuarakan aspirasinya. Dedi melihat, cara Gibran mengajak mahasiswa ini sebagai upaya menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap tuntutan elemen mahasiswa. Namun, ia menilai bahwa langkah ini belum tentu mencerminkan harapan publik secara keseluruhan.
"Corak gerakan politik Gibran mengikuti alur Jokowi, di mana populisme semacam itu dijadikan sebagai tameng membela diri dari kritik publik," ujar Dedi saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026. Menurut Dedi, pelibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja seperti ini dinilai tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas kebijakan publik. Ia berargumen bahwa yang dilakukan Gibran lebih bersifat sebagai gimik politik semata untuk membangun citra.
Dalam keterangan resminya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pelibatan mahasiswa dalam kunjungan kerjanya memiliki tujuan strategis. Ia menyatakan bahwa partisipasi mahasiswa ini merupakan upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tata kelola proyek makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Lebih lanjut, Gibran menyebutkan bahwa langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan oleh berbagai elemen mahasiswa terkait implementasi kedua program prioritas pemerintah tersebut.
Gibran menekankan pentingnya partisipasi langsung mahasiswa dalam memantau jalannya program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia berharap, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pengawasan semacam ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan kaum muda. "Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," kata Gibran dalam keterangan resminya pada Kamis, 18 Juni 2026.
Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan ibu hamil, khususnya di daerah yang rentan. Program ini melibatkan penyediaan makanan bergizi secara rutin di fasilitas kesehatan atau komunitas. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) didirikan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha berbasis koperasi. Pembentukan Kopdes diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan anggota, dan mendorong kemandirian ekonomi di tingkat pedesaan.
Pelaksanaan kedua program ini di wilayah timur Indonesia memiliki tantangan tersendiri, mengingat kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam. Kunjungan kerja Wakil Presiden ke Ende, Gorontalo, dan Papua menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program di lapangan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mencari solusi yang tepat. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pemantauan ini diharapkan dapat membawa perspektif segar dan analisis kritis yang objektif.
Dampak pelibatan mahasiswa dalam agenda pemerintahan ini bisa multifaset. Di satu sisi, ini dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai program-program pemerintah dan melibatkan generasi muda dalam proses pembangunan. Di sisi lain, seperti yang disoroti oleh Dedi Kurnia Syah, ada potensi bahwa langkah ini lebih bersifat simbolis untuk meredam kritik atau membangun citra positif di mata publik. Ke depan, akan menjadi catatan penting apakah partisipasi mahasiswa ini akan berlanjut menjadi mekanisme pengawasan yang lebih substantif dan berkelanjutan, atau hanya menjadi bagian dari strategi komunikasi politik semata.
Harapan besar disematkan pada kunjungan kerja ini agar dapat menghasilkan evaluasi yang mendalam dan rekomendasi konkret untuk perbaikan tata kelola program MBG dan Kopdes. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, termasuk generasi muda, diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh penjuru Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja Gibran ini setidaknya membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil terkait program-program prioritas nasional.
