Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah penyesuaian dalam program bantuan makan bergizi gratis (MBG), memutuskan untuk menghentikan sementara penyalurannya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita selama periode libur sekolah. Keputusan ini, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG Pada Saat Hari Libur dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), mencakup berbagai jenis hari libur, termasuk libur semester, nasional, keagamaan, serta akhir pekan.
Menurut Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN yang juga menjabat sebagai juru bicara lembaga tersebut, kebijakan ini bertujuan untuk menstandarisasi tata kelola operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. "Iya, 3B (ibu menyusui, ibu hamil, dan balita). Jadi itu penghitungannya untuk peserta didik maupun non-peserta didik. Kelompok 3B termasuk non-peserta didik," jelas Arumsari dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Keputusan ini berimbas pula pada insentif harian yang sebelumnya diterima oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), yang kini tidak lagi mendapatkan dana sebesar Rp 6 juta per hari saat libur. Hari libur yang dimaksud dalam surat edaran mencakup periode libur sekolah, baik semester genap maupun ganjil, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu.
Arumsari menekankan bahwa surat edaran ini diterbitkan BGN bertepatan dengan masa libur sekolah yang telah ditetapkan secara formal oleh Kementerian Pendidikan, yaitu mulai dari 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk mengoptimalkan pengelolaan operasional program bantuan gizi yang telah berjalan.
Lebih lanjut, Arumsari menegaskan bahwa aturan lama mengenai distribusi MBG yang menggunakan sistem "bundling" atau paket untuk periode libur tidak akan berlaku lagi. Hal serupa juga berlaku untuk aturan mengenai hari libur lainnya, termasuk di bulan Ramadan. "Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," tegasnya.
BGN menyadari bahwa kebijakan ini mungkin tidak disambut baik oleh semua pihak, terutama para mitra SPPG yang selama ini terlibat dalam distribusi bantuan. Arumsari mencoba memberikan perspektif bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan yang lebih besar, yaitu efisiensi dan standarisasi program. "Sesuatu yang mungkin lebih besar dari kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra. Sementara hari lain kan sebenarnya beroperasi. Jadi rasanya fair, tidak beroperasi, no service, no pay," ujarnya, menyiratkan prinsip bahwa layanan yang tidak diberikan tidak akan dibayarkan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memastikan ketersediaan asupan gizi yang memadai bagi kelompok rentan, terutama ibu hamil dan balita, yang merupakan periode krusial untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Program ini biasanya dilaksanakan melalui jaringan satuan pelaksana yang melibatkan berbagai mitra, termasuk posyandu dan institusi pendidikan.
Penyesuaian operasional program seperti yang dilakukan BGN ini kerap kali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Di satu sisi, efisiensi anggaran dan sumber daya menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul. Di sisi lain, terhentinya bantuan gizi, meskipun bersifat sementara, dapat menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga yang sangat bergantung pada program ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka.
Dampak dari peniadaan sementara MBG ini diperkirakan akan bervariasi tergantung pada tingkat ketergantungan keluarga terhadap program tersebut dan ketersediaan alternatif sumber gizi. Bagi keluarga dengan tingkat ekonomi yang lebih baik, libur sekolah mungkin tidak terlalu berdampak signifikan. Namun, bagi keluarga prasejahtera, hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan asupan gizi yang cukup bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Konteks penyesuaian program ini juga perlu dilihat dalam kerangka tata kelola program bantuan sosial secara umum. Pemerintah seringkali dihadapkan pada tugas untuk menyeimbangkan antara cakupan program yang luas dengan keberlanjutan fiskal dan efektivitas operasional. Surat edaran BGN ini dapat menjadi contoh bagaimana lembaga pemerintah mencoba beradaptasi dengan kondisi dan tantangan yang ada.
Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini bersifat sementara dan terkait langsung dengan periode libur sekolah. BGN sendiri memiliki mandat untuk memastikan status gizi masyarakat, sehingga diharapkan program MBG akan kembali beroperasi secara normal setelah periode libur berakhir. Namun, bagi keluarga yang terdampak, periode tanpa bantuan ini bisa menjadi masa yang memerlukan perencanaan lebih matang dalam penyediaan makanan bergizi.
Meskipun demikian, BGN menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program MBG sesuai dengan jadwal operasional normal di luar hari libur yang telah ditentukan. Evaluasi terhadap efektivitas program dan dampak dari setiap penyesuaian kebijakan kemungkinan akan terus dilakukan untuk memastikan program bantuan gizi ini berjalan optimal dan mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Masyarakat, terutama para penerima manfaat program MBG, diharapkan untuk tetap memantau informasi resmi yang dikeluarkan oleh BGN dan instansi terkait lainnya mengenai jadwal dan ketentuan program. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman dan memastikan program bantuan dapat berjalan lancar dan efektif.
Perlu juga digarisbawahi bahwa penyesuaian operasional ini tidak mengurangi esensi dari program MBG itu sendiri, yaitu upaya menyediakan nutrisi yang esensial bagi kelompok rentan. Fokus BGN kini adalah bagaimana memastikan program ini berjalan secara efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang, sambil tetap mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak Indonesia.
