JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, ternyata tak serta-merta menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Sejak awal peluncurannya, keraguan dan ketidakjelasan mekanisme pembayaran menjadi kendala utama.
Di Garut, Jawa Barat, pada tahun 2024, belum ada satu pun mitra SPPG yang terdaftar. Yusup Supriadi, seorang mitra yayasan SPPG di Kabupaten Garut, menjadi salah satu yang berinisiatif merespons program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.
"Pertama kali program ini berjalan pada 6 Januari 2025. Di Garut, baru sedikit dapur yang beroperasi. Kebanyakan masih ragu dan bertanya-tanya," ujar Yusup kepada JawaPos.com, Senin (6/7/2026) malam.
Ketidakpastian tersebut, termasuk soal pembayaran, membuat banyak calon mitra enggan terlibat. Pada tahap awal, penentuan lokasi dapur MBG masih berdasarkan kuota kebutuhan wilayah.
Yusup, yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, mulai aktif mendukung program MBG sejak Oktober-November 2024. Ini dilakukan menjelang peluncuran resmi program di awal 2025.
Proses pendaftaran di awal belum menggunakan portal daring Badan Gizi Nasional (BGN). Mitra cukup menyerahkan dokumen secara langsung. Hal ini karena petunjuk teknis (juknis) program masih dalam tahap finalisasi.
"SPPG di Kodim-Kodim sudah lebih siap. Pendaftaran saat itu masih manual. Alhamdulillah, karena ini program baru, banyak sekali proses uji coba," jelas Yusup.
Namun, persoalan mulai mengemuka setelah sistem pendaftaran berbasis web diperkenalkan pada triwulan pertama 2025. Awalnya, portal tersebut menampilkan alokasi jumlah SPPG per kecamatan. Sayangnya, informasi krusial ini kemudian menghilang dari sistem.
Situasi ini memicu kekhawatiran dan pertanyaan mengenai transparansi dalam penetapan titik-titik dapur MBG. Aliansi MBG Watch bahkan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026). Aksi ini menyoroti berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program.
