Satu dekade lalu, pemerintah meluncurkan visi ambisius untuk menciptakan 10 Bali Baru. Tujuannya jelas: mendiversifikasi arus wisatawan dan memeratakan ekonomi di luar Pulau Dewata. Namun, realitas fiskal dan minimnya minat investor memaksa pemerintah mengubah strategi.
Program tersebut kini mengerucut menjadi lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Perubahan ini diklaim sebagai transisi dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas.
Meski begitu, banyak pihak menilai penyusutan target ini merupakan pengakuan atas keterbatasan anggaran negara. Tanpa partisipasi sektor swasta yang kuat, proyek skala besar berisiko terbengkalai dan membebani APBN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, dana hampir Rp4 triliun telah digelontorkan untuk infrastruktur di lima DPSP. Borobudur menerima porsi terbesar lebih dari Rp2 triliun, diikuti Danau Toba. Harapannya, belanja negara ini mampu memancing investasi swasta hingga 68 persen dari total kebutuhan pendanaan jangka panjang.
Namun, efektivitas pengeluaran triliunan rupiah tersebut kini dipertanyakan. Apakah benar menciptakan ekosistem pariwisata mandiri, atau sekadar membangun wajah kemakmuran yang artifisial?
Di lapangan, konflik justru sering terjadi. Di kawasan Danau Toba, proyek resor mewah memicu sengketa lahan dengan masyarakat adat. Hak-hak ulayat terabaikan demi pembangunan akses jalan, sementara kompensasi yang diberikan dinilai tidak memadai.
Pola serupa terlihat di Mandalika. Gemerlap sirkuit balap internasional kontras dengan kondisi ekonomi warga sekitar yang sulit bersaing dengan resor mewah. Di Labuan Bajo, tekanan ekologis terhadap habitat Komodo dan akses ruang publik bagi nelayan lokal terus memicu ketegangan sosial.
Sementara itu, destinasi yang terdepak dari daftar prioritas, seperti Tanjung Kelayang, kini kehilangan arah. Audit keberlanjutan menunjukkan kegagalan manajemen jangka panjang dan minimnya partisipasi warga lokal.
Dari sisi makro, pemerintah memang mencatat kenaikan jumlah wisatawan. Namun, statistik impresif ini kerap menutupi ketimpangan struktural. Banyak lapangan kerja yang tercipta masih terkonsentrasi di sektor informal dengan upah rendah.
Ironi lainnya datang dari mahalnya tiket pesawat domestik. Data menunjukkan lama tinggal wisatawan nusantara merosot hampir 20 persen menjadi hanya empat malam. Harga tiket yang tidak kompetitif membuat banyak masyarakat kelas menengah lebih memilih berlibur ke luar negeri.
Pakar dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menegaskan perlunya kalibrasi ulang. Model pembangunan top-down harus diganti dengan pendekatan yang menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra sejajar.
Pemerintah juga didesak segera membenahi koordinasi regulasi dan menekan harga tiket pesawat. Tanpa aksesibilitas yang terjangkau, infrastruktur megah yang dibangun dari uang pajak berisiko hanya menjadi monumen kemewahan di tengah kemiskinan warga sekitar.
