Dokumenter investigasi berjudul Pesta Babi garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale tengah menjadi sorotan tajam. Film ini memicu perdebatan publik luas serta ketegangan politik terkait arah pembangunan di Papua Selatan.
Karya ini menyoroti benturan sistemik antara ambisi ketahanan pangan nasional dengan kelangsungan hidup masyarakat adat. Fokus utamanya mencakup wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, hingga Asmat yang kini mengalami alih fungsi lahan besar-besaran.
Hutan, lahan basah, hingga sabana kini diubah masif demi mengakomodasi Proyek Strategis Nasional atau PSN. Meski kerap diintimidasi dan dibubarkan aparat saat pemutaran independen, film ini tetap menjadi cermin retak pembangunan di perbatasan timur Indonesia.
Judul Pesta Babi sendiri diambil dari metafora sosiologis tradisi Awon Atatbon milik masyarakat Muyu di Boven Digoel. Ritual ini dipimpin tetua adat untuk menjaga hak leluhur, memori sejarah, dan keseimbangan kosmos antara manusia dengan hutan.
Upacara ini melibatkan penyembelihan babi suci atau amin awon di bawah aturan adat ketat yang disebut amop. Kelangsungan tradisi ini sangat bergantung pada ekosistem hutan yang utuh sebagai habitat babi liar.
Namun, di bawah bayang-bayang ekspansi agraria, istilah tersebut kini mengalami inversi simbolik yang tragis. Pesta Babi kini menjadi metafora keserakahan elit politik dan modal transnasional dalam mengeksploitasi tanah adat Papua.
Ruang hidup masyarakat adat perlahan direduksi menjadi komoditas spekulatif atas nama kemajuan nasional. Kebijakan seperti Peraturan Menko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 15 Tahun 2024 menjadi dasar hukum alih fungsi lahan jutaan hektare.
Wilayah tersebut kini diproyeksikan untuk perkebunan tebu, pabrik bioetanol, hingga cetak sawah skala industri. Korporasi raksasa seperti Jhonlin Group, PT Global Papua Abadi, KPN Corp, hingga First Resources Group menjadi aktor dominan di lapangan.
PT Global Papua Abadi menargetkan produksi tahunan 2,6 juta ton gula dan 244 juta liter bioetanol. Untuk mendukung proyek satu juta hektare sawah di Wanam, Jhonlin Group bahkan mengimpor ekskavator masif dari SANY Group.
Keterlibatan militer pun semakin kental melalui pembentukan PT Agro Industri Nasional oleh Kementerian Pertahanan. Penempatan batalion penyangga di Merauke menciptakan atmosfer intimidasi yang menekan suara kritis masyarakat adat setempat.
Transformasi lingkungan ini membawa trauma sosial mendalam bagi masyarakat Marind. Hutan sagu yang dianggap sebagai leluhur kini terancam oleh monokultur sawit yang dianggap tidak memiliki kehidupan.
Untuk mencegah kepunahan budaya dan ekologis, pemerintah didesak segera melakukan moratorium seluruh PSN di Papua. Audit lingkungan dan sosial secara independen harus dilakukan demi mengembalikan kedaulatan masyarakat atas tanah adat mereka sendiri.
