Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS kini berada di titik terendah sepanjang sejarah, yakni menyentuh level psikologis baru di angka Rp18.155 per dolar pada 8 Juni lalu. Fenomena ini memicu kekhawatiran publik yang jauh lebih besar dibandingkan masa krisis finansial Asia 1997-1998.
Narasi pemerintah yang menyebut fundamental ekonomi tetap kuat atau menyalahkan tekanan geopolitik di Selat Hormuz kini tidak lagi cukup meredam keresahan masyarakat. Para investor asing dan pebisnis domestik mulai menunjukkan sinyal pesimisme melalui arus keluar modal yang terus meningkat, mencerminkan keraguan terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Dampak pelemahan mata uang ini telah merambah ke level rumah tangga melalui inflasi impor. Ketergantungan Indonesia pada impor energi menyebabkan setiap kenaikan dolar langsung mengerek harga bahan bakar, transportasi, hingga kebutuhan pokok. Harga kedelai, gandum, dan pakan ternak pun melonjak, memaksa masyarakat mengeluarkan biaya lebih besar demi mempertahankan standar hidup yang sama.
Kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi nasional kini terpaksa masuk ke mode bertahan hidup. Pendapatan riil yang stagnan di tengah kenaikan biaya hidup memaksa mereka memangkas pengeluaran sekunder, menunda pembelian aset, hingga menguras tabungan untuk menutupi defisit bulanan. Fenomena ini diperparah dengan munculnya pekerja miskin baru di sektor ekonomi gig yang sangat rentan terhadap jeratan pinjaman online.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, situasi ini menjadi ancaman eksistensial. Mengingat alokasi belanja makanan mencapai 36 hingga 38 persen dari pengeluaran bulanan, lonjakan harga pokok secara langsung membatasi akses mereka terhadap gizi dasar. Kesenjangan ini diperburuk dengan lesunya sektor manufaktur yang berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja.
Data pemerintah mencatat lebih dari 88.000 pekerja sektor formal kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2025, dengan tambahan 23.470 PHK terjadi antara Januari hingga Mei. Jawa Barat sebagai pusat manufaktur menjadi wilayah yang paling terdampak, meskipun angka tersebut diprediksi jauh lebih besar karena belum mencakup pekerja informal.
Kondisi ekonomi yang sulit ini menjadi ujian berat bagi legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengacu pada teori Ted Robert Gurr tentang deprivasi relatif, gejolak sosial sering kali muncul saat realitas ekonomi jauh tertinggal dari ekspektasi publik. Janji pertumbuhan ekonomi 8 persen dan ambisi kesejahteraan yang diusung Prabowo kini justru berbenturan dengan kenyataan hidup yang kian sulit.
Ketidakpuasan masyarakat mulai tersalurkan melalui gerakan digital, salah satunya lewat tagar #IndonesiaGelap. Mahasiswa dan kelompok masyarakat kini turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah, mulai dari transparansi dana abadi Danantara, pengaruh militer di ranah sipil, hingga kabinet yang dinilai terlalu gemuk. Jika pemerintah gagal memberikan solusi konkret atas krisis biaya hidup ini, stabilitas politik nasional berpotensi menghadapi ancaman yang lebih besar di masa mendatang.
