Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini tengah memacu optimalisasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.
Langkah pembenahan ini menjadi prioritas agar sistem siap digunakan secara nasional tanpa kendala teknis berarti.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan turun langsung memimpin proses uji coba performa sistem tersebut pekan depan.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengonfirmasi bahwa kendala teknis pada manajemen kasus telah berhasil diatasi tim internal.
Gangguan berupa perlambatan fungsi case management yang terjadi beberapa hari lalu sudah diselesaikan sejak akhir pekan kemarin.
Kondisi sistem saat ini telah kembali berjalan normal dan stabil sebagai modal penting menghadapi pengujian oleh Menteri Keuangan.
Bimo menyatakan timnya terus melakukan persiapan matang agar performa Coretax memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pimpinan.
Rencananya, Menteri Purbaya akan memberikan keterangan resmi kepada media terkait hasil perbaikan sistem setelah proses pengujian selesai.
Langkah strategis juga diambil DJP untuk menjamin keberlanjutan sistem Coretax dalam jangka panjang bagi wajib pajak nasional.
Tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) kini resmi dilebur ke dalam struktur organisasi inti DJP.
Tim tersebut diintegrasikan ke Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis secara permanen.
Langkah ini bertujuan mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan yang digunakan saat ini.
DJP juga telah mengambil alih seluruh kode sumber aplikasi yang sebelumnya dikembangkan oleh pihak ketiga sejak tahun 2018.
Penguasaan penuh atas source code ini diharapkan memberikan kendali lebih besar kepada DJP dalam pengembangan sistem di masa depan.
Sebelumnya, sistem Coretax sempat menjadi sorotan karena beberapa kali mengalami kendala teknis saat diakses oleh pengguna.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyoroti masalah tersebut dan memberikan instruksi tegas kepada jajaran DJP.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan transisi sistem perpajakan berjalan lancar tanpa mengganggu hak para wajib pajak.
DJP berkomitmen menjaga stabilitas aplikasi agar pelayanan perpajakan tetap optimal selama fase pembaruan sistem berlangsung hingga tuntas.
Publik kini menantikan hasil pengujian langsung oleh Menteri Keuangan terkait kesiapan infrastruktur digital perpajakan Indonesia pekan depan.
Stabilitas Coretax menjadi kunci utama bagi reformasi administrasi perpajakan yang lebih transparan dan efisien ke depannya.
