Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat lonjakan kasus yang mengkhawatirkan terkait keterlibatan warga negara Indonesia (WNI) dalam jaringan penipuan daring atau scam center di Kamboja. Hingga Juni 2026, jumlah WNI yang tertahan di pusat-pusat detensi imigrasi negara tersebut tercatat mencapai 1.840 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan total kasus yang ditangani sepanjang tahun 2025.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengungkapkan bahwa tren kenaikan ini mencerminkan betapa masifnya pergerakan pusat-pusat penipuan daring yang kini beroperasi secara lintas negara. Lonjakan jumlah WNI yang terjebak dalam masalah hukum di Kamboja dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah terkait perlindungan pekerja migran di luar negeri.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Juli 2026, Heni menjelaskan bahwa 1.840 WNI tersebut tersebar di beberapa titik detensi imigrasi di Kamboja. Rinciannya, terdapat 200 WNI di salah satu pusat detensi di Koh Kong, sementara 592 WNI lainnya berada di pusat detensi berbeda di wilayah yang sama. Selain itu, sebanyak 948 WNI kini ditahan di Detensi Battambang, dengan sisanya sekitar 100 orang tersebar di lokasi detensi lainnya di seluruh Kamboja.
Selain mereka yang berada dalam detensi resmi, sejumlah WNI juga masih ditampung di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu terus berupaya keras agar seluruh WNI tersebut dapat segera dipulangkan ke Tanah Air. Heni menegaskan bahwa pemulangan ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani krisis kemanusiaan yang melibatkan ribuan warga negara tersebut.
Proses pemulangan ini diakui tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kemlu terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Pemerintah Kamboja untuk mempermudah birokrasi kepulangan. Salah satu fokus negosiasi yang dilakukan oleh diplomat Indonesia adalah upaya menghapus beban biaya administrasi yang kerap dibebankan kepada WNI sebelum mereka diizinkan kembali ke Indonesia.
Keterlibatan WNI dalam jaringan scam center kini telah menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dalam aspek pelindungan warga di luar negeri. Banyak dari para korban ini awalnya tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri, namun justru terjebak dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau dipaksa bekerja untuk jaringan penipuan daring.
Pemerintah Indonesia pun tak henti-hentinya mengeluarkan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan janji pekerjaan di luar negeri yang menawarkan gaji fantastis namun tidak melalui jalur resmi. Berdasarkan data yang dihimpun, sebagian besar WNI yang menjadi korban di Kamboja berangkat melalui mekanisme nonprosedural.
Keberangkatan tanpa prosedur resmi ini membuat posisi para WNI menjadi sangat rentan. Selain minim perlindungan hukum dari negara, mereka juga mudah mengalami eksploitasi di negara tujuan. Ketidaksiapan akan risiko dan minimnya pemahaman mengenai kontrak kerja membuat banyak WNI akhirnya terjebak dalam lingkaran setan perdagangan manusia yang sulit diputus.
Selain kerugian finansial, para korban juga berisiko menghadapi trauma psikologis dan masalah hukum yang berkepanjangan di negara tempat mereka ditahan. Proses hukum di Kamboja seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, terutama karena banyaknya jumlah individu yang terlibat dalam satu jaringan scam center yang sama. Hal ini menuntut kesabaran serta diplomasi yang kuat dari pihak KBRI di Phnom Penh untuk memastikan hak-hak dasar para WNI tetap terpenuhi selama masa penahanan.
Fenomena scam center memang menjadi ancaman baru yang semakin canggih di era digital. Jaringan ini kerap menggunakan platform media sosial atau situs pencari kerja untuk menjaring mangsa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Mereka sering kali menjanjikan posisi pekerjaan administratif atau layanan pelanggan dengan gaji yang jauh di atas standar lokal, yang kemudian menjadi pintu masuk bagi praktik eksploitasi lebih jauh.
Kemlu RI menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dalam melihat kondisi ini. Selain terus melakukan evakuasi dan negosiasi pemulangan, pemerintah juga meningkatkan literasi masyarakat terkait bahaya bekerja secara ilegal di luar negeri. Edukasi mengenai pentingnya memastikan keabsahan agen penyalur tenaga kerja menjadi langkah preventif yang terus digalakkan agar kasus serupa tidak terus berulang di masa depan.
Upaya diplomasi tingkat tinggi pun dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Kamboja ikut bertanggung jawab dalam menindak jaringan kriminal yang beroperasi di wilayah mereka. Kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara menjadi kunci penting dalam memutus rantai TPPO dan jaringan scam center yang sering kali memiliki cakupan operasional lintas batas.
Hingga saat ini, proses pemulangan para WNI dari pusat detensi di Kamboja masih terus berjalan secara bertahap. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan setiap WNI yang terlibat, baik sebagai korban maupun pihak yang tertahan, mendapatkan pendampingan hukum dan bantuan kemanusiaan yang memadai hingga mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga di Tanah Air. Situasi ini menjadi pengingat bagi setiap warga negara untuk selalu waspada dan selalu menempuh prosedur resmi ketika memutuskan untuk mencari peluang kerja di luar negeri.
