Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan peringatan keras terkait beredarnya sebuah video yang mencatut sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Video yang viral di berbagai platform media sosial tersebut dipastikan merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan atau deepfake yang dirancang untuk melakukan tindak penipuan bermodus bantuan dana hibah pemerintah.
Pihak otoritas fiskal negara tersebut mendeteksi penyebaran konten menyesatkan ini pada Selasa, 30 Juni 2026. Dalam video tersebut, sosok yang menyerupai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak memberikan imbauan kepada pengguna aplikasi TikTok untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan program bantuan dana hibah. Untuk memperdaya korban, video tersebut menyertakan nomor telepon 085752583863 sebagai saluran pendaftaran.
Menanggapi hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi tegas bahwa rekaman video itu tidak berasal dari kanal resmi kementerian. Narasi yang disampaikan dalam video tersebut dipastikan tidak pernah diucapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam agenda resmi maupun pernyataan publik apa pun.
Teknologi deepfake sendiri merupakan ancaman siber yang kini semakin marak digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, pelaku mampu merekayasa wajah, gestur, hingga modulasi suara tokoh publik agar terlihat sangat otentik. Manipulasi ini bertujuan menciptakan kepercayaan instan dari masyarakat, yang kemudian dimanfaatkan untuk mencuri data pribadi atau menggiring korban ke dalam skema penipuan finansial.
Fenomena ini menjadi pengingat bagi publik mengenai bahaya di era digital, di mana kemajuan teknologi sering disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait bantuan sosial atau hibah pemerintah selalu dipublikasikan melalui kanal komunikasi resmi, seperti situs web kementerian, akun media sosial terverifikasi, dan siaran pers resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pihak kementerian pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah tergiur oleh tawaran bantuan yang datang melalui pesan singkat atau video viral yang tidak jelas sumbernya. Penipuan dengan modus mencatut nama pejabat tinggi sering kali menggunakan taktik urgensi agar calon korban bertindak gegabah tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Jika masyarakat menemukan informasi yang mencurigakan, Kementerian Keuangan menyarankan untuk segera melakukan konfirmasi melalui saluran resmi, termasuk PPID Kementerian Keuangan atau menghubungi layanan Contact Center Kemenkeu PRIME. Langkah verifikasi ini merupakan pertahanan utama untuk mencegah jatuhnya korban penipuan lebih lanjut.
Hingga saat ini, pihak kementerian terus memantau peredaran video tersebut dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk meminimalisir dampak penyebaran hoaks di ruang siber. Masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan ulang video tersebut agar tidak memperluas jangkauan penipuan yang dapat merugikan orang lain.
Keamanan data pribadi menjadi fokus utama dalam peringatan ini. Kementerian Keuangan menekankan bahwa pemerintah tidak akan pernah meminta data sensitif atau pendaftaran melalui nomor telepon pribadi yang tidak terafiliasi dengan sistem resmi negara. Segala bentuk komunikasi resmi yang menyangkut kepentingan publik selalu menggunakan domain resmi pemerintah dan prosedur administratif yang transparan.
Kasus ini menambah daftar panjang tantangan keamanan siber yang dihadapi lembaga negara dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah kemudahan akses informasi, kemampuan masyarakat dalam menyaring berita bohong menjadi benteng terakhir untuk melindungi diri dari berbagai ancaman kejahatan digital.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan teknologi deepfake. Sinergi antara pemerintah, platform media sosial, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi hoaks yang kian canggih. Tetaplah waspada terhadap segala bentuk ajakan yang mengarah pada penyerahan data pribadi, dan pastikan selalu memeriksa keaslian informasi hanya melalui sumber-sumber yang kredibel.
