Stabilitas harga beras di pasar domestik kembali menjadi sorotan tajam setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya inflasi pada komoditas pangan pokok tersebut selama enam bulan berturut-turut sepanjang Januari hingga Juni 2026. Fenomena ini memicu tanda tanya besar lantaran inflasi tetap terjadi meski Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berada dalam kondisi berlimpah, mencapai 5,1 juta ton pada akhir Juni 2026. Situasi ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa efektivitas intervensi pasar yang dilakukan pemerintah saat ini masih belum cukup kuat untuk menekan harga di tingkat konsumen.
Berdasarkan data resmi BPS, tingkat inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,04 persen secara bulanan, 3,34 persen secara tahunan, dan 1,79 persen secara tahun kalender. Dalam daftar komoditas penyumbang inflasi bulanan, beras berdiri di antara barang-barang lain seperti bensin, tarif angkutan udara, pelumas mesin, serta komoditas bawang merah dan bawang putih. Data tersebut mengonfirmasi bahwa tekanan harga pada sektor pangan, khususnya beras, masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi rumah tangga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers hibrida di Jakarta, Rabu (1/7/2026), memaparkan bahwa inflasi beras bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,45 persen, sementara secara tahunan menyentuh angka 3,98 persen. Kenaikan ini merefleksikan tren harga di seluruh wilayah Indonesia yang terus merangkak naik. Rerata harga beras nasional di tingkat eceran pada Juni 2026 telah menembus angka Rp 15.440 per kilogram, naik dibandingkan posisi Mei 2026 yang berada di kisaran Rp 15.371 per kilogram. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kenaikan harga ini menjadi cerminan akumulatif dari inflasi beras yang terjadi secara berkelanjutan.
Rangkaian inflasi ini sebenarnya telah terdeteksi sejak awal tahun. BPS mencatat tingkat inflasi tahunan beras secara berturut-turut pada Januari sebesar 3,44 persen, Februari 3,61 persen, Maret 3,71 persen, April 4,36 persen, dan Mei 4,55 persen. Kondisi ini tampak kontradiktif dengan hukum ekonomi pasar yang menyatakan bahwa saat pasokan melimpah, harga semestinya terkendali atau bahkan turun. Faktanya, inflasi beras tetap terjadi meski Indonesia sempat melewati periode panen raya pada Maret dan April 2026 dengan total produksi mencapai jutaan ton.
Pengamat pangan sekaligus pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa narasi yang menyebutkan harga beras telah stabil hanyalah kebenaran parsial. Menurutnya, meskipun beras mungkin bukan menjadi penyumbang inflasi utama, kenyataan bahwa beras terus mengalami kenaikan harga selama enam bulan beruntun tidak bisa diabaikan begitu saja. Pasalnya, saat produksi beras melimpah saat panen raya, secara teori seharusnya terjadi penurunan harga atau deflasi, namun realitas di pasar menunjukkan hal sebaliknya.
Khudori membedah setidaknya tiga faktor utama yang memicu kenaikan harga tersebut. Pertama, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus bertahan di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Saat ini, rerata harga GKP di tingkat petani sering kali berada di atas Rp 7.000 hingga menembus Rp 8.000 per kilogram, terutama saat masa panen mulai melandai. Kedua, adanya perebutan sengit gabah di lapangan akibat kapasitas giling penggilingan padi nasional yang mencapai empat kali lipat dari kemampuan produksi gabah domestik. Kondisi ini diperparah dengan target serapan Bulog sebesar 4 juta ton setara beras yang membuat kompetisi mendapatkan gabah semakin kompetitif.
Faktor ketiga, yang menjadi sorotan utama, adalah kurang optimalnya intervensi pemerintah dalam menyalurkan cadangan yang dimiliki. Data menunjukkan bahwa realisasi penjualan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Maret hingga 20 Juni 2026 hanya mencapai 361.667 ton, atau setara dengan 3.229 ton per hari. Selain itu, penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat hingga 20 Juni 2026 juga tercatat masih menyisakan target yang belum tersalurkan sebesar 76.045 ton dari pagu total.
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP. Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa pihaknya akan menambah bantuan pangan beras untuk tiga bulan ke depan mulai Juli 2026 dengan total volume mencapai 997.300 ton. Langkah ini diharapkan dapat menambah total penyaluran beras ke masyarakat hingga 1,6 juta ton sampai akhir tahun 2026. Fokus penyaluran beras SPHP kini diarahkan pada pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi barometer harga beras di tingkat akar rumput.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menambahkan bahwa distribusi akan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan menyasar daerah-daerah yang memiliki harga beras tinggi untuk memastikan inflasi lebih terkendali. Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa lembaganya tetap konsisten menjalankan tugas negara dalam menyerap hasil panen petani sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Hingga akhir Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3,24 juta ton setara beras, yang berarti sekitar 81 persen dari target tahunan telah tercapai.
Di tengah tumpukan stok CBP yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, tantangan nyata yang dihadapi pemerintah saat ini adalah bagaimana mengubah cadangan tersebut menjadi instrumen efektif penstabil harga. Dengan stok yang berlimpah, terdapat urgensi untuk menjaga kualitas beras agar tidak mengalami penurunan mutu atau risiko kerusakan akibat penyimpanan yang terlalu lama, sekaligus meminimalisir beban biaya operasional dalam pengelolaan gudang. Upaya sinkronisasi antara serapan gabah petani dan distribusi beras ke pasar diharapkan menjadi kunci untuk meredam inflasi beras yang telah berlangsung selama setengah tahun ini agar tidak berlanjut di semester kedua 2026.
