Kabupaten Aceh Tamiang bergerak cepat merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 36,8 miliar dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Anggaran signifikan ini diprioritaskan untuk tiga sektor kunci: perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan penanganan dampak kebencanaan secara menyeluruh, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR).
Langkah proaktif pemerintah daerah ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan mendesak pascabanjir, yang telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial warga. Menteri Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya TKD Tambahan untuk mengakselerasi proses pemulihan, mengingat kapasitas fiskal setiap daerah terdampak bencana yang bervariasi. Dukungan dari pusat diharapkan mampu menutup celah keterbatasan anggaran lokal agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, total anggaran yang diterima mencapai Rp 36.807.421.000. Dana ini telah dialokasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menyasar kebutuhan paling fundamental dan mendesak bagi masyarakat serta fungsi pemerintahan pascabanjir. Fokus utama adalah mengembalikan fungsi-fungsi vital yang sempat terhenti atau terganggu akibat terjangan air bah.
Kepala Bidang Anggaran BPKD Aceh Tamiang, Ridwan, menjelaskan bahwa TKD Tambahan ini secara spesifik diarahkan untuk memulihkan tiga prioritas utama. Pertama, perbaikan infrastruktur fisik yang rusak parah. Kedua, pengembalian dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, penguatan kapasitas penanganan kebencanaan di masa mendatang. "Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari TKD pusat ini berdampak langsung pada pemulihan urat nadi perekonomian warga," tegas Ridwan, menyoroti pentingnya alokasi ini bagi kehidupan masyarakat.
Sektor infrastruktur menjadi penerima alokasi terbesar, mencerminkan tingkat kerusakan yang signifikan pada fasilitas dasar masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang menerima anggaran sekitar Rp 7,15 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan-jalan yang mengalami kerusakan serius akibat banjir, memastikan konektivitas dan mobilitas masyarakat dapat segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali berjalan lancar.
Selain itu, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana juga menjadi fokus penting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang memperoleh alokasi sebesar Rp 3 miliar. Anggaran ini vital untuk mendukung operasional penanganan bencana, termasuk logistik, koordinasi lapangan, serta validasi data korban banjir yang akurat. Dinas Pemadam Kebakaran juga tidak luput dari perhatian, menerima Rp 2 miliar untuk memperbaiki peralatan operasional yang rusak akibat terendam banjir, menjaga kesiapan mereka dalam melayani masyarakat.
Pemulihan pascabanjir juga merambah sektor lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang terdampak. Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan Rp 1,8 miliar yang dialokasikan untuk penyusunan Rencana Induk Persampahan (RIPS) serta mendukung operasional kebersihan di area-area terdampak. Sebagian dari anggaran ini juga dimanfaatkan untuk pembangunan sandaran getek dan penyediaan lahan hunian sementara, sebuah langkah krusial bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan solusi cepat untuk keberlanjutan hidup mereka.
Tidak hanya fasilitas di lapangan, fungsi pelayanan pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 11,09 miliar untuk rehabilitasi gedung kantor di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kerusakan. Kerusakan gedung kantor ini secara langsung menghambat operasional dan kemampuan OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga perbaikannya menjadi esensial untuk mengembalikan efektivitas birokrasi.
Selanjutnya, sekitar Rp 6,07 miliar dialokasikan untuk pengadaan peralatan dan mesin esensial seperti komputer, printer, dan mebel yang rusak akibat banjir. Ketersediaan peralatan kerja yang memadai sangat krusial untuk memastikan pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Pemerintah daerah juga menganggarkan Rp 3,79 miliar untuk perbaikan kendaraan dinas yang mendukung mobilitas pelayanan publik dan upaya penanganan bencana di seluruh wilayah Aceh Tamiang.
Ridwan menegaskan bahwa besaran anggaran untuk setiap OPD disesuaikan dengan tingkat kerusakan riil yang terjadi di lapangan. Meskipun komponen kegiatannya mungkin sama di setiap dinas, seperti perbaikan gedung atau pengadaan peralatan, alokasi dana secara cermat disesuaikan dengan skala dan urgensi kerusakan akibat banjir. Pendekatan ini memastikan bahwa dana disalurkan secara efisien dan tepat sasaran, memaksimalkan dampak positif bagi pemulihan daerah.
Di luar bantuan TKD tambahan dari pemerintah pusat, Aceh Tamiang juga menunjukkan upaya kolaboratif dengan daerah lain dalam mencari dukungan. Kabupaten ini memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 50 miliar dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp 2 miliar. Ridwan menyebutkan bahwa kedua bantuan tersebut masih menunggu penyelesaian peraturan kepala daerah (Perkada) sebelum dapat direalisasikan. "Secara administratif masih dalam proses penyusunan Perkada. Namun komitmen bantuan tersebut sudah ada, dan pastinya digunakan untuk mendukung pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang," tutupnya, optimis terhadap sinergi pemulihan bencana.
