Pemerintah Thailand mengumumkan kebijakan baru terkait fasilitas bebas visa bagi turis asing. Mulai 15 September 2026, masa tinggal yang diizinkan dalam skema bebas visa akan dipersingkat dari sebelumnya 60 hari menjadi maksimal 30 hari.
Perubahan ini akan berdampak signifikan bagi pelancong internasional yang sebelumnya dapat menikmati durasi kunjungan lebih lama di Negeri Gajah Putih. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah Thailand untuk mengatur arus wisatawan dan berpotensi mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat.
Meskipun demikian, belum ada informasi rinci mengenai bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi warga negara Indonesia (WNI) secara spesifik. WNI saat ini menikmati fasilitas bebas visa kunjungan singkat ke Thailand. Detail mengenai penyesuaian aturan bagi WNI, termasuk kemungkinan penyesuaian masa tinggal atau persyaratan lainnya, masih perlu menunggu pengumuman lebih lanjut dari pihak berwenang.
Informasi mengenai pemangkasan masa bebas visa ini pertama kali diungkapkan oleh sumber-sumber terpercaya yang dekat dengan proses pengambilan keputusan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, dalam sebuah pernyataan resmi, mengkonfirmasi perubahan tersebut. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengalaman pariwisata di Thailand, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor ini,” ujar juru bicara tersebut.
Langkah Thailand ini sejalan dengan tren beberapa negara di Asia Tenggara yang mulai meninjau ulang kebijakan visa mereka. Tujuannya beragam, mulai dari mendorong kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas, mengatasi masalah overtourism di destinasi populer, hingga meningkatkan keamanan dan ketertiban.
Para pelaku industri pariwisata di Thailand menyambut baik penyesuaian ini, dengan harapan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih dinamis dan efisien. Para pelancong internasional dihimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari Kedutaan Besar Thailand di negara masing-masing atau situs web resmi kementerian terkait untuk mendapatkan detail lengkap mengenai persyaratan visa dan masa berlaku kebijakan baru tersebut.
