Seorang petugas kepolisian di Pulau Jeju, Korea Selatan, dicokok pihak berwenang akibat dugaan pemalsuan penanganan puluhan laporan orang hilang. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses pelaporan dan pencarian orang hilang di wilayah tersebut.
Menurut laporan dari kantor berita Yonhap pada Selasa (11/6/2024), petugas yang dimaksud adalah seorang inspektur polisi. Ia diduga telah memalsukan catatan penanganan kasus orang hilang sebanyak 46 kali. Tindakan ini dilakukan sejak tahun 2023 hingga awal tahun 2024.
Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah dengan membuat laporan palsu mengenai status penanganan kasus. Ia mengklaim telah melakukan berbagai upaya pencarian, padahal kenyataannya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pemalsuan ini dilakukan untuk mengelabui atasannya dan menutup-nutupi kelalaiannya dalam menangani laporan yang masuk.
Pihak kepolisian setempat tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap sejauh mana dampak dari pemalsuan laporan ini. Belum ada keterangan resmi mengenai apakah ada korban atau keluarga korban yang dirugikan secara langsung akibat tindakan tersangka. Namun, dugaan pemalsuan ini jelas merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti orang hilang.
Kepala Kepolisian Provinsi Jeju, Kim Soo-young, menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini. “Kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Kim Soo-young dalam pernyataannya. Pihak kepolisian juga berjanji akan melakukan evaluasi internal untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas petugas.
Tindakan pemalsuan laporan orang hilang ini berpotensi menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi keluarga yang kehilangan, tetapi juga bagi upaya pencarian yang seharusnya dilakukan secara maksimal. Penangkapan inspektur polisi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membersihkan institusi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
