Beredar luas di berbagai platform media sosial informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang menawarkan bebas biaya. Masyarakat diminta untuk berhati-hati karena kabar tersebut dipastikan hoaks dan berpotensi menjebak.
Modus penipuan ini biasanya memanfaatkan keinginan masyarakat untuk meringankan beban pajak kendaraan bermotor. Pelaku menyebarkan pesan berantai atau unggahan yang mengklaim adanya kebijakan pemutihan pajak secara gratis.
Dalam pesan tersebut, kerap disertakan tautan atau link yang harus diklik oleh korban untuk mengklaim hadiah atau mengikuti program tersebut. Link ini menjadi pintu masuk bagi para penipu untuk mencuri data pribadi atau bahkan saldo rekening korban.
Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Direktorat Jenderal Pajak, selalu mengumumkan kebijakan resmi terkait pemutihan pajak. Pengumuman tersebut disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah, bukan pesan pribadi atau media sosial yang tidak terverifikasi.
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai adanya program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku secara gratis atau tanpa syarat melalui tautan online.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto, dalam keterangannya sebelumnya menegaskan bahwa informasi semacam itu tidak benar. Beliau menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum bertindak.
Contohnya, jika ada program keringanan atau pemutihan pajak, biasanya akan diumumkan secara resmi melalui website Bapenda provinsi terkait, media cetak, atau siaran pers yang terpercaya. Warga diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak mengklik sembarang tautan yang mencurigakan.
Pihak berwenang mengingatkan agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang dalam menyikapi informasi yang beredar. Prioritaskan pengecekan keabsahan informasi dari sumber resmi sebelum mengambil tindakan.
Jika Anda menerima pesan mencurigakan terkait pemutihan pajak, jangan ragu untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Hal ini penting untuk mencegah lebih banyak korban berjatuhan akibat penipuan berkedok program pemerintah ini.
Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait kewajiban pajak. Namun, segala bentuk kebijakan selalu disampaikan melalui jalur yang sah dan transparan.
Oleh karena itu, kewaspadaan ekstra sangat diperlukan. Jangan sampai niat baik untuk memanfaatkan program keringanan pajak justru berujung pada kerugian finansial akibat terjerat penipuan siber.
Selalu utamakan verifikasi informasi dari sumber terpercaya sebelum melakukan tindakan yang berkaitan dengan data pribadi atau keuangan.
