Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merampungkan revitalisasi SMP Swasta Maritim Mola di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Proyek strategis dengan alokasi anggaran mencapai Rp 2,96 miliar ini menjadi wujud nyata komitmen negara dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, bahkan bagi komunitas yang hidup di atas perairan. Revitalisasi ini tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan, melainkan upaya menjaga identitas kemaritiman suku Bajo agar tetap selaras dengan kebutuhan pendidikan modern.
Sebelum tersentuh program bantuan, SMP Swasta Maritim Mola berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kerusakan struktur bangunan yang masif memaksa pihak sekolah melakukan efisiensi ruang yang ekstrem. Kepala SMP Swasta Maritim Mola, Narto, mengungkapkan bahwa kondisi sekolah yang lapuk membuat proses belajar mengajar menjadi sangat tidak kondusif. Atap yang bocor, lantai berlubang, dinding retak, hingga minimnya pencahayaan dan sirkulasi udara menjadi santapan sehari-hari para siswa dan guru.
Keterbatasan ruang yang masih layak pakai bahkan memaksa pihak sekolah menyekat satu ruang kelas menjadi dua area belajar. Situasi ini tentu menghambat efektivitas transfer ilmu dan kenyamanan siswa. Narto mengakui bahwa selama kondisi tersebut berlangsung, konsentrasi belajar siswa sering terganggu. Namun, kini wajah sekolah telah berubah drastis setelah pemerintah turun tangan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026.
Revitalisasi menyeluruh ini mencakup pembangunan empat ruang kelas baru yang lebih kokoh dan nyaman. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya turut dibangun untuk menunjang kegiatan belajar, seperti perpustakaan, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), ruang administrasi, serta toilet yang layak. Laboratorium IPA yang sebelumnya tidak berfungsi optimal kini telah direhabilitasi agar siswa dapat melakukan praktik sains dengan standar yang lebih baik.
Tantangan utama dalam proyek ini terletak pada lokasi sekolah yang berdiri tepat di atas perairan, kawasan permukiman masyarakat suku Bajo. Secara konstruksi, bangunan ini memerlukan teknik khusus agar tetap stabil dan tahan terhadap korosi air laut. Meski secara teknis menantang, pemerintah menegaskan bahwa sekolah ini tidak akan dipindahkan ke daratan. Keputusan ini diambil agar kedekatan emosional dan budaya antara sekolah dengan kehidupan masyarakat pesisir tetap terjaga.
Bagi masyarakat suku Bajo, laut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang tak terpisahkan. Narto menuturkan bahwa banyak siswa yang setelah pulang sekolah langsung membantu orang tua mereka melaut atau memancing. Oleh karena itu, kehadiran sekolah yang adaptif menjadi kunci. Pendidikan di SMP Swasta Maritim Mola dirancang agar mampu meningkatkan kapasitas intelektual anak-anak suku Bajo tanpa mencabut mereka dari akar tradisi kemaritiman yang telah mendarah daging.
Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut, Hangki, merasakan dampak instan dari perbaikan infrastruktur ini. Menurutnya, lingkungan belajar yang representatif memberikan suntikan energi dan semangat baru bagi para tenaga pendidik. Dengan sarana yang memadai, guru kini lebih leluasa dalam berinovasi menciptakan pembelajaran yang bermutu dan aman. Hangki berharap langkah ini dapat menular ke sekolah-sekolah lain di seluruh wilayah Wakatobi agar pemerataan kualitas pendidikan benar-benar terwujud hingga ke pelosok kepulauan.
Senada dengan para guru, Nining Wardani, siswi kelas IX, mengaku sangat bersyukur dengan perubahan fisik sekolahnya. Rasa was-was yang dulu selalu menghantui saat belajar di ruangan yang rusak kini telah hilang. Ia kini merasa jauh lebih nyaman dan percaya diri untuk mengikuti rangkaian proses pembelajaran setiap harinya. Harapan besar disematkan oleh Nining agar kualitas pendidikan di kampung halamannya terus meningkat dan membuka peluang masa depan yang lebih cerah bagi rekan-rekannya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan pentingnya filosofi sekolah yang adaptif. Ia menegaskan bahwa revitalisasi ini bukan hanya soal membangun dinding dan atap, melainkan membangun ruang aman bagi siswa untuk menumbuhkan mimpi. Bagi pemerintah, sekolah yang layak di wilayah kepulauan adalah fondasi utama untuk menjaga identitas bangsa sekaligus memutus rantai ketertinggalan.
Data dari Kemendikdasmen mencatat, pada tahun 2025 terdapat 348 satuan pendidikan di Sulawesi Tenggara yang menerima manfaat program revitalisasi. Angka tersebut mencakup jenjang PAUD hingga SMA. Khusus di Kabupaten Wakatobi, terdapat 13 sekolah yang telah tersentuh bantuan pemerintah. Fokus utama program ini pada tahun 2026 tetap diprioritaskan bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T atau daerah yang terdampak bencana, dengan mekanisme swakelola yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.
Secara nasional, pemerintah menunjukkan keseriusan besar dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah direvitalisasi atau dibangun baru dengan total anggaran mencapai Rp 16,9 triliun. Tidak berhenti di situ, untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun guna menyasar 11.655 satuan pendidikan lainnya.
Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan revitalisasi hingga mencapai 60.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Langkah masif ini diharapkan mampu menekan disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Dengan infrastruktur yang kokoh dan lingkungan belajar yang suportif, sekolah seperti SMP Swasta Maritim Mola diharapkan terus menjadi mercusuar bagi masa depan anak-anak suku Bajo, memastikan bahwa meski hidup di atas laut, cita-cita mereka tetap mampu menjangkau cakrawala yang luas.
