Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberlakukan kewajiban baru bagi pengguna kartu SIM prabayar di Indonesia. Mulai Jumat, 29 Mei 2026, setiap pembelian nomor telepon seluler baru wajib disertai dengan registrasi menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 yang bertujuan untuk memperkuat proses validasi data pelanggan telekomunikasi dan meminimalisir penyalahgunaan nomor.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan dalam konferensi pers yang digelar di Garuda Sparks, Jakarta, bahwa penerapan sistem biometrik ini secara khusus ditujukan untuk pengguna kartu prabayar. Berbeda dengan pelanggan pascabayar, yang proses verifikasi datanya dinilai sudah cukup komprehensif dan tidak diwajibkan menjalani validasi biometrik ulang. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan keamanan data dan memastikan keabsahan identitas pemilik nomor telepon.
Meskipun kebijakan ini berlaku mulai 29 Mei 2026 untuk nomor baru, Edwin menegaskan bahwa pengguna kartu SIM yang sudah aktif saat ini tidak akan serta-merta diwajibkan mengikuti skema baru ini. "1 Juli 2026 berlaku untuk semuanya, pelanggan eksisting sifatnya masih voluntary," ujar Edwin. Ini berarti, bagi pelanggan lama, penggunaan pengenalan wajah untuk validasi nomor mereka bersifat opsional, setidaknya hingga pertengahan tahun depan. Keputusan ini memberikan kelonggaran bagi jutaan pengguna yang telah terdaftar sebelumnya, sambil tetap mendorong adopsi teknologi baru secara bertahap.
Salah satu tantangan dalam implementasi sistem validasi biometrik adalah registrasi nomor untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kementerian Komdigi telah menyiapkan solusi untuk mengatasi hal ini. Proses pendaftaran bagi kelompok usia tersebut akan diintegrasikan melalui data identitas orang tua atau wali resmi. "Untuk anak di bawah 17 tahun memang belum ada datanya di Dukcapil, tapi semuanya ada bimbingannya. Nah, ini kita bisa bantu lewat orangtuanya, kalau yang panti asuhan bisa pakai wali, itu bisa," jelas Edwin. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap nomor terhubung dengan identitas yang sah, meskipun pemilik utamanya masih di bawah umur.
Ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan nomor telepon seluler tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada sebelumnya. Setiap individu masih dibatasi maksimal tiga nomor untuk setiap satu operator telekomunikasi. Jika diakumulasikan, seorang individu hanya diperbolehkan memiliki total sembilan nomor telepon yang terdaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penimbunan nomor telepon yang dapat disalahgunakan untuk aktivitas ilegal atau penipuan.
Proses pemindaian wajah untuk registrasi kartu prabayar baru ini dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat. Pengguna dapat melakukan proses ini secara daring melalui aplikasi resmi masing-masing provider telekomunikasi. Alternatif lainnya adalah dengan mengunjungi langsung gerai resmi operator seluler terdekat. Kemudahan akses ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mematuhi regulasi baru ini.
Penerapan teknologi pengenalan wajah dalam registrasi kartu SIM bukan tanpa alasan. Di era digital yang semakin maju, keamanan data dan identitas menjadi prioritas utama. Sistem ini diharapkan dapat mencegah berbagai modus kejahatan seperti penipuan melalui SMS phishing, teror SMS, atau bahkan penyalahgunaan nomor untuk kegiatan ilegal lainnya. Dengan validasi biometrik, setiap nomor telepon akan terikat erat dengan identitas fisik pemiliknya, sehingga mempersulit pelaku kejahatan untuk beroperasi secara anonim.
Pengamat keamanan siber, Budi Santoso, menyambut baik langkah Komdigi ini. "Validasi biometrik adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya memerangi kejahatan siber yang semakin marak. Dengan wajah sebagai kunci utama, potensi penyalahgunaan nomor telepon akan jauh berkurang," ujar Budi. Ia menambahkan bahwa implementasi yang baik dan edukasi yang memadai kepada masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Pihak operator telekomunikasi juga terus bersiap untuk mendukung penuh implementasi kebijakan ini. Mereka berinvestasi dalam pembaruan sistem dan pelatihan staf untuk memastikan proses registrasi berjalan lancar dan aman. Kemitraan antara pemerintah dan industri telekomunikasi menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Meskipun demikian, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran terkait privasi data biometrik. Kementerian Komdigi telah menegaskan bahwa data yang dikumpulkan akan dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hanya digunakan untuk keperluan validasi registrasi nomor telepon. Transparansi mengenai penggunaan dan penyimpanan data ini akan menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik.
Dengan berlakunya kewajiban registrasi menggunakan pengenalan wajah, Indonesia selangkah lebih maju dalam mengamankan identitas digital warganya. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih bertanggung jawab dan terpercaya bagi semua pengguna.
