KAMPALA – Grup media independen terkemuka di Uganda, Nation Media Group, melaporkan bahwa mereka berada di bawah "kepungan militer" setelah kepala angkatan darat, yang juga putra Presiden Yoweri Museveni, memerintahkan penutupan stasiun televisi, surat kabar, dan radio. Insiden ini menandai eskalasi serius dalam ketegangan antara pemerintah dan media independen di negara Afrika Timur tersebut.
Surat kabar Daily Monitor, salah satu bagian dari Nation Media Group, menyatakan bahwa tentara bersenjata telah ditempatkan di luar kantor pusatnya di ibu kota Kampala sejak Minggu dini hari. Selain itu, dua stasiun televisi afiliasinya, NTV dan Spark TV, juga telah dihentikan siarannya. Para penonton hanya bisa melihat layar kosong dengan pesan "video tidak tersedia."
Perintah penutupan ini datang secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, menurut Daily Monitor yang mengunggah informasi tersebut di platform X (sebelumnya Twitter). Staf media melaporkan bahwa "tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk atau keluar dari kompleks" gedung mereka selama penutupan tersebut.
Kepala Angkatan Darat Uganda, Jenderal Muhoozi Kainerugaba, secara terbuka mengakui perannya dalam penutupan ini melalui serangkaian unggahan di platform X. Dalam pernyataannya yang kontroversial, Jenderal Kainerugaba menulis, "SAYA TIDAK percaya pada pers yang bebas! Pers harus dibimbing oleh kader-kader revolusi."
Ia juga mengklaim bahwa "ayah saya yang hebat" telah memberinya "kekuatan untuk menutup rumah media mana pun yang saya inginkan." Jenderal Kainerugaba menegaskan bahwa NTV dan Daily Monitor "tidak akan dibuka kembali tanpa izin saya" dan menambahkan, "Mulai sekarang SEMUA media di Uganda akan mengikuti aturan!"
Pernyataan Jenderal Kainerugaba ini memicu kekhawatiran mendalam tentang masa depan kebebasan pers di Uganda. Nation Media Group adalah salah satu perusahaan media paling berpengaruh di Afrika Timur, dikenal karena liputan independennya yang sering kali kritis terhadap pemerintah. Tindakan keras ini terjadi di tengah spekulasi yang berkembang bahwa Jenderal Kainerugaba sedang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya, Presiden Yoweri Museveni, yang telah memimpin Uganda selama hampir 40 tahun.
Presiden Museveni, yang kini berusia 81 tahun, adalah mantan pemimpin pemberontak yang mengambil alih kekuasaan sekitar empat dekade lalu. Ia memenangkan masa jabatan ketujuh berturut-turut dalam pemilihan umum yang disengketakan pada Januari lalu. Hasil pemilu tersebut, yang juga diwarnai tuduhan kecurangan, semakin memperkuat dugaan tentang rencana suksesi dinasti di Uganda.
Kelompok oposisi dan organisasi hak asasi manusia menuduh Jenderal Kainerugaba sebagai tokoh sentral dalam rezim yang sangat represif yang dipimpin oleh ayahnya. Di sisi lain, para pendukung Presiden Museveni dan keluarganya berpendapat bahwa mereka telah menjamin stabilitas di Uganda dan bahwa ekonomi telah membaik di bawah pemerintahan mereka.
Insiden penutupan media ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Uganda, khususnya terhadap Daily Monitor dan NTV. Pada tahun 2013, Daily Monitor pernah digerebek oleh polisi setelah menerbitkan surat yang diduga mengaitkan pejabat tinggi pemerintah dengan rencana suksesi yang dijuluki ‘Proyek Muhoozi’, yang merujuk pada putra presiden.
Sementara itu, NTV juga pernah dipaksa berhenti siaran pada tahun 2007 setelah pemerintah menuduh liputan beritanya bersifat negatif. Presiden Museveni sendiri berulang kali mengkritik Daily Monitor selama bertahun-tahun, bahkan pernah menyebutnya sebagai "musuh dan surat kabar jahat" karena jurnalisme kritisnya.
Konteks politik yang lebih luas juga penting untuk memahami insiden ini. Selama pemilihan umum yang sangat sengit pada Januari lalu, Jenderal Kainerugaba sempat memicu kemarahan publik ketika, dalam unggahan yang kemudian dihapus, ia mengancam akan mengangkat testis kandidat oposisi yang kalah, Bobi Wine.
Sebelum pemungutan suara, berbagai aksi unjuk rasa oposisi juga sering diganggu, dengan pasukan keamanan kadang-kadang melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pemilihan umum tersebut diadakan dalam "lingkungan yang ditandai dengan represi dan intimidasi yang meluas terhadap oposisi politik."
Tindakan keras terhadap media independen seperti Daily Monitor dan NTV ini mengirimkan sinyal mengkhawatirkan tentang kondisi kebebasan pers dan ruang sipil di Uganda. Dengan klaim Jenderal Kainerugaba tentang kekuasaan untuk membungkam media dan pandangannya yang jelas tentang pers yang "tidak bebas," masa depan jurnalisme independen di negara itu menghadapi tantangan besar. Situasi ini diperparah oleh sejarah panjang penindasan terhadap perbedaan pendapat dan upaya untuk mengontrol narasi publik oleh pemerintah yang berkuasa selama puluhan tahun.
