Pemerintah Indonesia didorong untuk mengalihkan skema subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Perubahan ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyaluran bantuan.
Analisis yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa jika subsidi BBM dan LPG dialihkan menjadi BLT, maka terdapat potensi peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Direktur Riset Indef, Tira M. Soeradjakoesumah, memaparkan bahwa besaran BLT yang ideal perlu dihitung secara cermat agar benar-benar tepat sasaran.
Menurut Tira, perhitungan ideal BLT dapat dimulai dengan melihat berapa anggaran subsidi energi yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada tahun 2023, realisasi subsidi energi mencapai Rp151,2 triliun. Angka ini, jika didistribusikan langsung kepada masyarakat, memiliki potensi dampak yang signifikan.
Indef mengusulkan sebuah skema perhitungan di mana besaran BLT per keluarga penerima manfaat (KPM) idealnya adalah sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan. Angka ini diambil berdasarkan perhitungan rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan untuk kebutuhan energi. “Kalau misalnya kita bisa mengalihkan subsidi BBM dan LPG ini jadi BLT ke orang, saya kira ini akan lebih tepat sasaran,” ujar Tira dalam sebuah diskusi daring pada Rabu, 22 Mei 2024.
Lebih lanjut, Tira menjelaskan bahwa jika anggaran subsidi energi sebesar Rp151,2 triliun dialokasikan seluruhnya untuk BLT, dan diasumsikan ada 30 juta KPM, maka setiap KPM akan menerima sekitar Rp420.000 per bulan. Namun, angka ini dianggap terlalu besar dan berpotensi menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, Indef menyarankan agar sebagian dari anggaran subsidi energi tetap dipertahankan untuk tujuan lain atau dialokasikan secara lebih moderat.
Pendekatan yang lebih ideal, menurut Indef, adalah dengan mengalihkan sebagian anggaran subsidi energi, misalnya sebesar 70% dari total anggaran, untuk dijadikan BLT. Jika anggaran yang dialihkan adalah Rp105,84 triliun (70% dari Rp151,2 triliun) dan dibagi kepada 30 juta KPM, maka setiap KPM akan menerima sekitar Rp294.000 per bulan. Besaran ini dinilai lebih realistis dan mampu memberikan dukungan yang berarti bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pergeseran skema subsidi ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan dana subsidi, tetapi juga memastikan bahwa bantuan energi benar-benar sampai kepada mereka yang paling memerlukan, sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
