Washington D.C. – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan kritik keras kepada perusahaan-perusahaan minyak besar di negara itu. Kemarahan Trump memuncak menyusul harga bahan bakar minyak (BBM) di Negeri Paman Sam yang dinilai masih terlalu tinggi, padahal harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan signifikan. Situasi ini memicu perintah penyelidikan dari Departemen Kehakiman (DOJ) terhadap dugaan praktik pengambilan keuntungan berlebihan oleh para raksasa migas.
Raksasa migas Chevron, melalui Chief Financial Officer-nya, Eimear Bonner, merespons langsung tudingan tersebut pada Kamis (25/6). Bonner mengakui adanya keprihatinan mendalam terhadap harga BBM yang dirasakan konsumen, baik di AS maupun di wilayah lain seperti Inggris dan Eropa. Namun, ia menekankan bahwa ada jeda waktu atau "time lag" antara penurunan harga minyak mentah global dengan dampaknya yang baru terlihat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Kami semua prihatin terhadap harga. Ada empati yang besar terhadap konsumen, baik di AS, Inggris maupun Eropa," ujar Bonner. Ia menjelaskan bahwa proses penyesuaian harga di tingkat eceran tidak serta-merta terjadi secara instan setelah harga minyak mentah melemah di pasar komoditas. Butuh waktu bagi penurunan harga ini untuk merambat melalui rantai pasokan dan distribusi, mulai dari kilang hingga ke pompa bensin.
Bonner menambahkan, "Ini akan memakan waktu. Ada jeda antara penurunan harga minyak dan kapan penurunan itu terlihat di pompa bensin. Tapi kami memperkirakan harga akan turun seiring situasi terus kembali normal." Pernyataan ini sekaligus menjadi pembelaan dari industri migas atas tekanan politik yang semakin meningkat dari Gedung Putih. Pasar energi, menurutnya, memiliki dinamika kompleks yang tidak selalu langsung merefleksikan pergerakan harga komoditas mentah.
Sehari sebelumnya, Donald Trump dengan tegas memerintahkan Departemen Kehakiman AS untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap sejumlah perusahaan minyak terkemuka. Ia secara eksplisit menyebut nama-nama besar seperti Chevron, Exxon Mobil, Shell, dan BP. Tuduhan utama yang dilontarkan adalah bahwa perusahaan-perusahaan ini mengambil keuntungan yang tidak wajar atau "berlebihan" di tengah kondisi harga minyak mentah global yang sudah jauh lebih rendah.
Berbicara dari Gedung Putih, Trump menyatakan kekecewaannya atas harga bensin yang menurutnya seharusnya sudah jauh lebih murah bagi warga Amerika. Presiden kala itu bahkan menyebutkan angka ideal yang seharusnya dicapai, yakni sekitar US$2,25 per galon. Namun, pada kenyataannya, harga di SPBU masih jauh di atas level yang diinginkannya, menambah beban ekonomi bagi rumah tangga di seluruh negeri. Tekanan ini mencerminkan kekhawatiran administrasi Trump terhadap dampak inflasi dan daya beli masyarakat.
Menanggapi kritik keras tersebut, Chevron menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan energi global. Bonner mengungkapkan bahwa perusahaan telah berupaya mengoptimalkan operasionalnya, terutama di tengah berbagai konflik dan ketidakpastian yang sempat melanda pasar energi. Untuk tahun ini, Chevron menargetkan pertumbuhan produksi yang ambisius, yakni sekitar 7 hingga 10 persen. Target ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dunia dan sekaligus menstabilkan harga.
"Kami telah mengoptimalkan operasi selama konflik berlangsung dan terus mengoptimalkan berbagai langkah yang kami miliki untuk memasok energi yang dibutuhkan dunia serta menghadirkan produk kepada konsumen," tutur Bonner. Upaya peningkatan produksi ini menjadi salah satu strategi perusahaan untuk menyeimbangkan dinamika penawaran dan permintaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga di pasar.
Di sisi lain, Departemen Kehakiman AS juga memberikan respons serius terhadap perintah penyelidikan dari Presiden Trump. Seorang juru bicara DOJ menegaskan bahwa isu harga bahan bakar bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga memiliki implikasi keamanan nasional yang signifikan. Lebih jauh lagi, harga BBM secara langsung memengaruhi pengeluaran dan kesejahteraan finansial setiap warga Amerika. Komitmen DOJ adalah untuk selalu memastikan harga tetap terjangkau dan adil bagi konsumen.
"Harga bahan bakar bukan hanya isu keamanan nasional, tetapi juga memengaruhi kantong setiap warga Amerika. Kami akan selalu berkomitmen memastikan harga tetap terjangkau," tegas juru bicara DOJ, mengindikasikan bahwa penyelidikan akan dilakukan dengan serius dan mendalam. Penyelidikan ini akan fokus pada apakah ada praktik anti-persaingan atau manipulasi pasar yang menyebabkan harga BBM tetap tinggi.
Penurunan harga minyak mentah dunia sendiri terjadi cukup drastis dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dipicu oleh penandatanganan kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran pada pekan lalu. Meskipun kedua negara masih memiliki perbedaan pandangan mengenai beberapa poin penting dalam nota kesepahaman tersebut, berita tentang de-eskalasi konflik di Timur Tengah telah meredakan kekhawatiran pasokan dan menekan harga minyak global.
Pada perdagangan Kamis (25/6), harga minyak Brent untuk kontrak Agustus tercatat turun sekitar 1,3 persen, mencapai level US$72,75 per barel. Angka ini mendekati level harga sebelum pecahnya konflik di Timur Tengah pada akhir Februari yang sempat memicu lonjakan harga. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) AS, yang menjadi patokan harga di Amerika Utara, juga mengalami pelemahan sekitar 1,1 persen, diperdagangkan di kisaran US$69,60 per barel.
Situasi ini menyoroti kompleksitas pasar energi yang tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak mentah, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti biaya penyulingan, biaya transportasi, pajak, serta margin keuntungan pengecer. Jeda waktu yang dijelaskan oleh Chevron merupakan bagian integral dari dinamika ini, di mana perubahan harga di hulu membutuhkan waktu untuk tercermin di hilir. Pemerintah dan perusahaan migas kini berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan keadilan harga bagi konsumen di seluruh Amerika Serikat.
