Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa tahun 2027 akan menjadi momentum krusial bagi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan eskalasi dan integrasi besar-besaran. Dalam fase ini, seluruh program bantuan dan pemberdayaan sosial diwajibkan untuk saling terhubung dalam satu sistem yang utuh guna mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Instruksi tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka agenda Pendalaman Rencana Program dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2027 yang berlangsung di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 29 Juni 2026. Pertemuan strategis selama tiga hari ini dihadiri oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II, serta para Kepala Sentra dari seluruh penjuru Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan dan penganggaran.
Dalam arahannya, Gus Ipul mengibaratkan proses pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kemensos 2025–2029 seperti membangun sebuah rumah. Tahun 2025 difokuskan sebagai fase fondasi melalui penataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penguatan kelembagaan internal. Memasuki tahun 2026, program-program mulai berjalan penuh sebagai masa akselerasi.
Puncak dari rangkaian tersebut terjadi pada 2027, di mana seluruh komponen harus menyatu. Gus Ipul mengumpamakan tahun 2027 sebagai waktu pemasangan atap sekaligus penyambungan aliran listrik dan air ke setiap sudut rumah agar fungsi-fungsinya berjalan optimal. Ia menekankan bahwa tahun ini menjadi penentu apakah program Kemensos benar-benar menjadi satu kesatuan atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Setelah fase integrasi ini, Kemensos dijadwalkan memasuki tahap konsolidasi pada 2028, sebelum mencapai target akhir Renstra pada 2029, yakni terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata. Gus Ipul meminta setiap unit kerja tidak lagi datang membawa daftar kegiatan yang bersifat rutinitas, melainkan harus mampu menunjukkan kontribusi terukur terhadap indikator kinerja kementerian.
Sejumlah target ambisius telah dipatok untuk tahun 2027, di antaranya meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial ke angka 64,66 dari capaian 59,51 pada 2025, menuju target akhir 69,80 di 2029. Selain itu, Kemensos menargetkan 1 juta keluarga mencapai graduasi sejahtera dan 1,5 juta keluarga lulus dari kemiskinan setiap tahunnya. Tingkat ketepatan sasaran bantuan berbasis DTSEN juga diproyeksikan mencapai 85 persen, sebagai langkah awal menuju target 95 persen pada 2029.
Gus Ipul memaparkan tiga agenda besar yang menandai tahun 2027 sebagai tahun eskalasi. Pertama, digitalisasi bantuan sosial yang harus berjalan penuh untuk mempercepat pemutakhiran data dan efisiensi penyaluran. Kedua, penguatan Sekolah Rakyat yang kini naik kelas menjadi institusi kuat di bawah Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) sebagai unit eselon I, dengan layanan bagi lebih dari 100 ribu siswa berasrama.
Ketiga, implementasi Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) sebagai ekosistem graduasi lintas sektoral. Program ini dijalankan melalui dua instrumen utama, yakni Kartu Kesejahteraan sebagai jalur graduasi keluarga penerima manfaat dan Kartu Usaha Afirmatif untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha atau pekerjaan. Gus Ipul mengingatkan bahwa ketiga terobosan ini tidak akan berhasil jika setiap unit masih berjalan sendiri-sendiri.
Tantangan utama Kemensos saat ini bukan lagi perihal ketersediaan dana, mengingat pagu indikatif tahun 2027 mencapai Rp84,7 triliun, di mana 85 persen di antaranya dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Selain itu, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk program prioritas yang telah mendapat persetujuan dari Komisi VIII DPR RI. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Gus Ipul menuntut efisiensi penggunaan dana agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Ia memberikan contoh nyata mengenai kondisi di lapangan, di mana satu keluarga miskin sering kali didatangi oleh petugas dari program berbeda tanpa koordinasi. Fenomena ini diibaratkan seperti satu pasien yang ditangani oleh lima dokter tanpa adanya rekam medis yang menyatukan mereka. Masyarakat membutuhkan satu intervensi yang utuh, bukan bantuan yang terpecah-pecah.
Untuk memastikan hal tersebut, Gus Ipul menetapkan empat prinsip utama dalam penyusunan program tahun 2027. Keempat prinsip tersebut adalah satu data untuk semua, satu definisi graduasi, penghapusan ego sektoral, serta komitmen kuat menjaga martabat dan akuntabilitas. DTSEN dipastikan menjadi tulang punggung yang dapat diakses lintas unit, sementara definisi graduasi yang seragam akan mencegah penghitungan ganda.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menambahkan bahwa seluruh perencanaan ini harus selaras dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan mendukung visi Asta Cita Presiden. Fokus utama Kemensos meliputi penyaluran bantuan sosial adaptif, pengembangan ekonomi perawatan atau care economy, serta peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial melalui akreditasi.
Usai sesi pembukaan, kegiatan pendalaman program dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja dari masing-masing Unit Kerja Eselon I, termasuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Direktorat Jenderal Perlindungan, Pemberdayaan, dan Rehabilitasi Sosial. Setiap unit diwajibkan menunjukkan keterkaitan program mereka dengan target RPJMN dan agenda integrasi nasional.
Gus Ipul menutup rangkaian pengarahan dengan menekankan prinsip bantuan sementara namun berdaya selamanya. Tujuan akhir Kemensos bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan, melainkan mendorong kemandirian melalui rangkaian perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial yang tidak terputus. Melalui komitmen ini, diharapkan kebijakan tahun 2027 benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
