Beijing melayangkan peringatan keras kepada Washington, mengancam akan mengambil tindakan balasan penuh menyusul keputusan Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat yang memperketat pembatasan terhadap produk teknologi Tiongkok. Langkah ini memicu eskalasi ketegangan antara kedua negara adidaya di bidang teknologi.
Keputusan FCC tertuang dalam aturan baru yang diterbitkan pada Selasa (30/11/2021). Aturan ini melarang penggunaan lisensi peralatan komunikasi baru dari perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam daftar hitam tersebut, tercantum nama-nama besar seperti Huawei Technologies Co. dan ZTE Corp.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, melalui juru bicaranya Zhao Lijian, menegaskan bahwa tindakan AS tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip persaingan sehat dan hukum perdagangan internasional. “Tindakan AS yang menyalahgunakan konsep keamanan nasional untuk menekan perusahaan Tiongkok adalah tindakan yang terang-terangan membatasi dan mendiskriminasi,” ujar Zhao Lijian dalam sebuah pernyataan pers.
Lebih lanjut, Zhao Lijian menekankan bahwa Tiongkok akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya. “Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan berhenti menindas perusahaan Tiongkok secara tidak masuk akal. Jika tidak, Tiongkok pasti akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya secara tegas,” tegasnya.
Keputusan FCC ini melanjutkan tren pembatasan yang telah diterapkan AS terhadap perusahaan teknologi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pemerintahan AS di bawah Donald Trump juga telah melarang penggunaan produk Huawei dalam jaringan 5G di Amerika Serikat, dengan alasan kekhawatiran akan spionase. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh pemerintahan Joe Biden.
Pembatasan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan teknologi Tiongkok, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan telekomunikasi AS yang bergantung pada peralatan dari Huawei dan ZTE, terutama di daerah pedesaan yang biayanya lebih mahal untuk mengganti infrastruktur yang ada. Regulator AS mengakui adanya biaya yang timbul bagi perusahaan telekomunikasi kecil, namun menekankan bahwa keamanan nasional adalah prioritas utama.
Langkah Tiongkok untuk membalas sangat dinanti. Sejarah menunjukkan Tiongkok kerap merespons tindakan proteksionis AS dengan cara serupa, baik melalui pembatasan perdagangan maupun hambatan non-tarif lainnya. Ketegangan di sektor teknologi ini berpotensi meluas ke area lain, memperumit hubungan bilateral kedua negara yang telah berada di bawah tekanan selama beberapa waktu.
