JAKARTA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) TB Hasanuddin mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pernyataan ini disampaikan legislator yang akrab disapa Kang TB tersebut menyusul insiden tragis meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) Kopdes Merah Putih dan KNMP saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Menurutnya, fokus utama pelatihan seharusnya diarahkan pada aspek manajerial, bukan dominasi gaya militer.
Kang TB, dalam keterangan persnya pada Kamis, 25 Juni 2026, menegaskan bahwa desain pelatihan yang diterapkan harus dirombak total. “Fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan,” ujarnya, menekankan pentingnya relevansi materi pelatihan dengan tujuan pengembangan koperasi dan desa. Pandangan ini muncul sebagai respons kritis terhadap pendekatan yang terlalu menekankan aspek fisik dan militeristik dalam pembekalan calon pengelola ekonomi kerakyatan tersebut.
Kopdes Merah Putih dan KNMP merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di tingkat desa dan komunitas nelayan. Program SPPI sendiri dirancang untuk mencetak sarjana-sarjana penggerak yang memiliki kapasitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui wadah koperasi. Oleh karena itu, meninggalnya tiga peserta selama Latsarmil menjadi sorotan serius dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesesuaian metode pelatihan dengan visi dan misi program.
Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti bahwa insiden kematian tersebut wajib menjadi bahan evaluasi serius terhadap seluruh kerangka pelatihan yang mengadopsi gaya militer. Meskipun pelatihan militer memiliki nilai positif dalam membangun kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan, penerapannya harus disesuaikan dan tidak boleh mengesampingkan keselamatan serta tujuan inti dari program. Konteks pelatihan manajer koperasi jelas berbeda dengan pelatihan untuk personel militer.
TB Hasanuddin menjelaskan, elemen-elemen pelatihan militer seperti baris-berbaris yang bertujuan menciptakan kerapian, santiaji untuk pemahaman ideologi, apel untuk melatih penghormatan waktu, atau senam pagi untuk menjaga kebugaran, sebenarnya bisa menjadi pelengkap. Namun, fungsi-fungsi tersebut harus proporsional dan tidak boleh menjadi inti dari kurikulum pelatihan manajerial. Ia menekankan bahwa prioritas harus tetap pada peningkatan kompetensi pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi.
Poin krusial yang digarisbawahi Kang TB adalah keharusan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara ketat dan akurat sebelum peserta mengikuti aktivitas fisik berat. “Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal,” tegasnya. Kegagalan dalam proses skrining kesehatan menjadi faktor risiko utama yang dapat menyebabkan tragedi serupa terulang di kemudian hari.
Insiden ini menggarisbawahi pentingnya mitigasi risiko dalam setiap program pelatihan, terutama yang melibatkan aktivitas fisik. Penyelenggara program memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan seluruh peserta, mulai dari tahap seleksi, skrining kesehatan, hingga pelaksanaan materi pelatihan. Evaluasi menyeluruh tidak hanya harus mencakup materi dan metode, tetapi juga kualifikasi instruktur, fasilitas pendukung, serta prosedur penanganan darurat.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berharap insiden ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meninjau kembali semua program serupa. Fokus pada pengembangan kapasitas manajerial dan teknis yang relevan dengan kebutuhan koperasi di desa dan komunitas nelayan harus menjadi prioritas utama. Hal ini akan memastikan bahwa lulusan program SPPI benar-benar siap menghadapi tantangan pengelolaan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar memiliki kedisiplinan militer tanpa bekal manajerial yang memadai.
Dengan demikian, pemerintah didorong untuk segera melakukan audit terhadap seluruh standar operasional prosedur (SOP) pelatihan yang melibatkan aktivitas fisik intensif, khususnya bagi program-program pemberdayaan masyarakat. Perubahan fokus pelatihan dari gaya militeristik ke arah peningkatan kapasitas manajerial diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden tragis di masa mendatang, sekaligus menghasilkan calon manajer koperasi yang lebih kompeten dan relevan dengan kebutuhan pembangunan desa.
