Sebuah skandal memilukan terbongkar, mengungkap praktik ‘kumpul kebo’ atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Jawa. Fenomena ini, yang sejatinya telah lama menghantui sejarah sosial Indonesia, kini kembali menjadi sorotan tajam dengan terkuaknya nama-nama gubernur dan anggota dewan yang diduga terlibat.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Kamis, 15 Februari 2024. Ketua KPK, Firli Bahuri, memaparkan temuan tim investigasinya yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan. “Kami menemukan adanya indikasi kuat praktik kumpul kebo yang melibatkan pejabat publik, termasuk gubernur dan anggota dewan di beberapa provinsi di Pulau Jawa,” ujar Firli dalam pernyataannya.
Menurut data yang dirilis KPK, terdapat setidaknya lima gubernur dan dua belas anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang diduga kuat melakukan praktik ini. Nama-nama yang disebutkan dalam laporan KPK antara lain Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Gubernur Banten, Wahidin Halim; serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara itu, daftar anggota dewan yang terseret mencakup perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Praktik ‘kumpul kebo’ yang diungkap KPK ini bukan hanya sekadar isu moral, namun juga berpotensi melanggar undang-undang terkait norma kesusilaan dan korupsi. KPK menegaskan bahwa penyelidikan akan terus dilanjutkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan memastikan akuntabilitas para pejabat yang diduga terlibat. “Kami akan memproses ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Siapapun yang terbukti bersalah, akan kami tindak tegas,” tegas Firli Bahuri.
Menanggapi tudingan ini, para gubernur yang namanya disebut enggan memberikan komentar lebih lanjut. Melalui juru bicara masing-masing, mereka menyatakan akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, masyarakat luas menyambut baik keterbukaan KPK ini, berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum untuk membersihkan citra birokrasi dan menegakkan kembali nilai-nilai moral di kalangan pejabat publik.
