Hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit di Indonesia masih diwarnai ketidakpastian hukum. Situasi ini kerap menimbulkan gesekan dan kerumitan dalam operasional pelayanan kesehatan.
Untuk mengatasi persoalan yang terus berlarut, kini muncul gagasan model hubungan kerja yang disebut ‘hybrid sui generis’. Konsep ini menawarkan jalan keluar inovatif terhadap kebuntuan yang ada.
Model ‘hybrid sui generis’ dirancang khusus untuk menyesuaikan dinamika unik antara profesi medis dan institusi rumah sakit. Pendekatan ini mencoba merangkul berbagai aspek hubungan kerja yang ada.
Ia tidak sepenuhnya mengadopsi skema hubungan kerja tradisional seperti karyawan tetap atau pekerja lepas murni. Sebaliknya, ia menggabungkan elemen dari kedua skema tersebut.
Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang lebih fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum. Ini penting demi kenyamanan kedua belah pihak.
Saat ini, banyak dokter yang berpraktik di rumah sakit memiliki status yang tidak jelas. Ada yang berstatus karyawan tetap, namun banyak pula yang hanya terikat perjanjian kerja waktu tertentu atau proyek.
Ketidakjelasan ini berimbas pada hak dan kewajiban yang sering kali tumpang tindih. Mulai dari masalah remunerasi, jaminan sosial, hingga tanggung jawab profesional.
Para ahli hukum dan praktisi kesehatan menilai model ‘hybrid sui generis’ berpotensi menjadi solusi. Ia dapat menjembatani kesenjangan yang ada.
Dengan model ini, diharapkan dokter dapat memiliki kepastian yang lebih baik terkait statusnya. Begitu pula rumah sakit dapat mengelola sumber daya manusianya secara lebih efektif.
Penerapan model ini tentu memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian regulasi. Namun, inisiatif ini patut diapresiasi sebagai langkah maju.
Harapannya, model baru ini dapat segera diimplementasikan. Sehingga kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia semakin meningkat tanpa mengorbankan hak-hak para tenaga medis.
